Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat, melalui program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Tahun 2026, sebanyak 100 unit rumah mendapat bantuan untuk perbaikan tempat tinggal, agar lebih layak dan memenuhi standar kesehatan.

Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, meninjau salah satu rumah penerima bantuan di kawasan RT 42 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Kamis (20/8/2026).

Ia mengatakan program bedah rumah merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat, karena penerima bantuan juga diwajibkan memberikan swadaya dalam proses perbaikan rumah.

“Bedah rumah itu, di samping dari bantuan pemerintah, harus ada swadaya dari pemilik atau masyarakat,” ucap Bagus saat ditemui dalam peninjauan.

Menurutnya, jumlah penerima bantuan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Pada 2025, program serupa menyasar sekitar 150 unit rumah, sedangkan tahun ini terdapat 100 unit rumah yang mendapatkan bantuan.

Setiap rumah penerima memperoleh bantuan sebesar Rp30 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp27 juta dialokasikan untuk pembelian material, sedangkan Rp3 juta untuk biaya upah.

Namun, penerima bantuan juga diharapkan berkontribusi melalui swadaya. Dalam salah satu rumah yang ditinjau, pemilik rumah turut mengerjakan renovasi karena memiliki kemampuan sebagai tukang.

“Swadaya tersebut membantu mempercepat sekaligus meningkatkan hasil perbaikan rumah,” terangnya.

Bagus menjelaskan, pekerjaan bedah rumah pada dasarnya ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan. Namun, proses pengerjaan dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kemampuan swadaya dari masing-masing pemilik rumah.

Ia mencontohkan, bantuan pemerintah difokuskan pada perbaikan bagian utama rumah, seperti atap, lantai, dan dinding. Sementara pekerjaan tambahan, seperti plesteran atau penyempurnaan bagian tertentu, dapat dilakukan melalui swadaya pemilik rumah.

“Kami berharap rumah ini benar-benar layak, ada jendela, ada sinar yang masuk, karena itu menjadi salah satu faktor kesehatan. Tidak ada nyamuk dan udaranya juga tidak pengap sehingga sirkulasi udaranya baik,” harapnya.

Dalam pelaksanaan program, pemerintah juga melibatkan perangkat di tingkat wilayah. Ketua RT, lurah, dan camat turut memantau perkembangan pembangunan untuk memastikan bantuan pemerintah digunakan sesuai peruntukannya.

“Program ini juga menjadi bagian dari sinergi dengan program pemerintah pusat dalam penyediaan rumah layak huni,” tuturnya.

Ia berharap jumlah bantuan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki hunian yang memenuhi standar kesehatan.

“Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah pusat, pemerintah kota, dan warga semuanya untuk bisa mendapatkan program-program pemerintah yang positif,” katanya.

Terkait adanya permintaan penerima bantuan untuk menambah pekerjaan di luar komponen utama renovasi, Bagus berharap pengerjaan tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).

Kata dia, standar tersebut penting agar bantuan sebesar Rp30 juta dapat digunakan secara efektif dan pekerjaan utama dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

“Harus ada standarisasi dari Disperkim supaya Rp30 juta itu benar-benar masuk akal dan selesai,” ujarnya.

Disampaikan, tujuan utama program bukan sekadar memperbaiki tampilan rumah, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, sehat, serta memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai.

Pemkot Balikpapan berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam program bedah rumah dapat terus diperkuat, sehingga secara bertahap kualitas hunian masyarakat yang masih kurang layak dapat ditingkatkan.

(Sf/Rs)