Seputar Kaltim

    WFH Pemprov Kaltim Tekan Anggaran Perjalanan Dinas hingga 50 Persen, Listrik Hemat Miliaran

    Penulis:Maulana|Redaktur:Lodya A
    09 April 2026 pukul 15:39 WITA

    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. (Foto: Maulana/seputarfakta.com)

    Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran melalui penerapan skema Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Tidak tanggung-tanggung, selain sukses memangkas tagihan listrik kantor hingga miliaran rupiah, kebijakan ini juga dipastikan bakal membabat separuh dari anggaran perjalanan dinas para pegawai.

    Langkah rasionalisasi ini sejalan dengan instruksi pusat melalui Surat Edaran Kemendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ mengenai transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengungkapkan skema WFH ini mulai disesuaikan setelah sebelumnya Kaltim lebih dulu menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA).

    Penyesuaian ini langsung menyasar pada pemotongan biaya operasional rutin dan mobilitas fisik yang selama ini banyak menyedot kas daerah.

    Dengan berlakunya WFH, intensitas perjalanan dinas otomatis dirasionalisasi (dikurangi) secara drastis. Pemprov Kaltim segera mengeksekusi perampingan jumlah rombongan dan frekuensi keberangkatan para ASN.

    "Rasionalisasi ya, namanya rasionalisasi ya, nanti kita lihat rasionalisasi mungkin bisa sampai 30-50 persen," sebut Sri Wahyuni.

    Bahkan merujuk pada instruksi pusat, pemotongan kuota perjalanan dinas ini diwajibkan mencapai 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar negeri.

    Berkurangnya mobilitas pegawai ke kantor akan membuat operasional kendaraan dinas ikut terjun bebas. Pembatasan penggunaan mobil pelat merah juga ditargetkan menyentuh angka maksimal 50 persen.

    "Nanti kalau sudah ada WFH, sudah ada pengurangan BBM, otomatis penggunaan kendaraannya juga akan berkurang," lanjutnya.

    Penerapan WFH setiap hari Jumat diyakini akan semakin menekan biaya operasional rutin kantor seperti tagihan air dan listrik.

    Efisiensi energi di lingkungan Pemprov Kaltim ini sebenarnya sudah menampakkan hasil luar biasa lewat program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED.

    "Kita menggunakan lampu LED. Jadi dari bayar listriknya miliaran, sekarang tinggal sekitar 300 juta," pungkasnya.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    WFH Pemprov Kaltim Tekan Anggaran Perjalanan Dinas hingga 50 Persen, Listrik Hemat Miliaran

    Penulis:Maulana|Redaktur:Lodya A
    09 April 2026 pukul 15:39 WITA

    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. (Foto: Maulana/seputarfakta.com)

    Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran melalui penerapan skema Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Tidak tanggung-tanggung, selain sukses memangkas tagihan listrik kantor hingga miliaran rupiah, kebijakan ini juga dipastikan bakal membabat separuh dari anggaran perjalanan dinas para pegawai.

    Langkah rasionalisasi ini sejalan dengan instruksi pusat melalui Surat Edaran Kemendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ mengenai transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengungkapkan skema WFH ini mulai disesuaikan setelah sebelumnya Kaltim lebih dulu menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA).

    Penyesuaian ini langsung menyasar pada pemotongan biaya operasional rutin dan mobilitas fisik yang selama ini banyak menyedot kas daerah.

    Dengan berlakunya WFH, intensitas perjalanan dinas otomatis dirasionalisasi (dikurangi) secara drastis. Pemprov Kaltim segera mengeksekusi perampingan jumlah rombongan dan frekuensi keberangkatan para ASN.

    "Rasionalisasi ya, namanya rasionalisasi ya, nanti kita lihat rasionalisasi mungkin bisa sampai 30-50 persen," sebut Sri Wahyuni.

    Bahkan merujuk pada instruksi pusat, pemotongan kuota perjalanan dinas ini diwajibkan mencapai 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar negeri.

    Berkurangnya mobilitas pegawai ke kantor akan membuat operasional kendaraan dinas ikut terjun bebas. Pembatasan penggunaan mobil pelat merah juga ditargetkan menyentuh angka maksimal 50 persen.

    "Nanti kalau sudah ada WFH, sudah ada pengurangan BBM, otomatis penggunaan kendaraannya juga akan berkurang," lanjutnya.

    Penerapan WFH setiap hari Jumat diyakini akan semakin menekan biaya operasional rutin kantor seperti tagihan air dan listrik.

    Efisiensi energi di lingkungan Pemprov Kaltim ini sebenarnya sudah menampakkan hasil luar biasa lewat program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED.

    "Kita menggunakan lampu LED. Jadi dari bayar listriknya miliaran, sekarang tinggal sekitar 300 juta," pungkasnya.

    (Sf/Lo)