Bontang - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bontang resmi berlaku pada (Jumat, 10/4/2026).

Pemkot Bontang memastikan WFH bagi ASN tidak berlaku menyeluruh. Kebijakan ini hanya diterapkan secara selektif tanpa mengganggu pelayanan publik.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan layanan seperti puskesmas, Disdukcapil, kecamatan, dan kelurahan tetap berjalan normal. 

“Layanan masyarakat tidak boleh terganggu,” ujar Agus Haris.

WFH difokuskan pada pegawai non-struktural yang bisa bekerja daring. Sementara pejabat struktural tetap wajib berkantor. Perangkat daerah dengan tugas lapangan seperti Satpol PP juga tidak masuk skema WFH. 

“Mereka harus tetap aktif di lapangan,” tegasnya.

Sebagai informasi, kebijakan WFH di Bontang dijadwalkan setiap hari Jumat. Langkah ini diambil untuk mendukung efisiensi anggaran daerah, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat mobilitas ASN.

(Sf/Rs)