Samarinda - Kebijakan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai bergulir di momen pascalebaran ini kembali menuai sorotan.

Di balik dalih efisiensi anggaran pemerintah, kebijakan ini dinilai menyimpan bom waktu bagi masyarakat menengah ke bawah, khususnya mereka yang masih gagap teknologi (gaptek).

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bachtiar, mengingatkan bahwa transisi sistem kerja ASN dari tatap muka menjadi WFA otomatis akan memaksa pelayanan publik beralih ke sistem daring (online).

Masalahnya, kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat di Indonesia belum merata.

"Di negara maju memang biasa. Tapi di kita, masyarakat masih terhalang fasilitas internet dan banyak yang belum paham cara pakai aplikasinya," ujar Saipul Bachtiar, Rabu (25/3/2026).

Saipul mencontohkan pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti urusan di Disdukcapil, Badan Pertanahan, hingga kantor kelurahan.

Jika ASN menerapkan WFA tanpa sosialisasi yang matang ke warga, masyarakat yang tidak terbiasa dengan gawai akan sangat dirugikan.

Akademisi Unmul ini juga mengkritik bahwa kebijakan WFA selama ini terlalu sering dilihat dari kacamata kemudahan ASN semata. Padahal, pelayanan publik melibatkan dua pihak.

"Pelayanan publik itu harus seimbang. Kalau pakai sistem online, baik ASN yang melayani maupun masyarakat harus sama-sama paham teknis pelaksanaannya," tegasnya.

Ia menyoroti ketimpangan sosialisasi. Di internal ASN, persiapan sistem digital sering difasilitasi dengan Bimbingan Teknis (Bimtek). Namun di sisi masyarakat, sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan daring justru nyaris tak terdengar.

Saipul mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah menerapkan kebijakan ini secara serentak, mengingat situasi saat ini tidak darurat seperti masa pandemi COVID-19.

Jika alasan WFA hanya untuk menghemat BBM atau listrik kantor, dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik dinilai tidak sepadan.

"Jangan dipaksakan sekarang. Ingat saat COVID-19 kemarin, sistem dan fasilitas kita yang belum memadai terpaksa digunakan, akhirnya menyisakan banyak masalah," pungkasnya.

(Sf/Rs)