Balikpapan – Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menegaskan bahwa program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap menjadi fokus pemerintah, meski kebijakan efisiensi anggaran sedang diterapkan.

Hal tersebut disampaikan Bagus usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, sejumlah fraksi DPRD menyoroti pentingnya anggaran daerah benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai masukan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam mengelola keuangan daerah.

“Selama ini kami memang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun yang paling penting adalah bagaimana anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Kota Balikpapan,” jelas Bagus di hadapan awak media, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, berbagai program yang sebelumnya belum dapat direalisasikan akan kembali dianggarkan dan dilaksanakan secara bertahap. Salah satunya adalah pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu.

Selain itu, pemerintah tetap mengutamakan pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending, terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar masyarakat.

“Setiap tahun kami tetap membangun sekolah. Kemudian bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas III non-penerima upah juga tetap diberikan. Begitu pula program seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA,” katanya.

Bagus menambahkan, pemerintah juga tetap menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

“Memang masih ada satu dua hal yang menjadi evaluasi kami agar ke depan pelaksanaannya bisa lebih baik,” harapnya.

Menanggapi pandangan salah satu fraksi yang meminta agar efisiensi anggaran tidak dijadikan alasan untuk mengurangi pelayanan kepada masyarakat, Bagus menegaskan efisiensi hanya dilakukan pada pos-pos belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.

Sebutnya, penghematan dilakukan melalui pengurangan anggaran perjalanan dinas (SPPD) serta optimalisasi penggunaan fasilitas milik Pemkot Balikpapan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dan rapat dinas.

“Efisiensi tetap dilakukan, misalnya dengan mengurangi perjalanan dinas dan memanfaatkan gedung atau ruang milik pemerintah daerah untuk kegiatan. Jadi bukan mengurangi program yang menjadi hak masyarakat,” paparnya.

Dirinya memastikan kebijakan efisiensi tidak akan memengaruhi program-program wajib yang telah menjadi prioritas pemerintah daerah, seperti pembangunan sekolah, penanganan banjir, pemberian seragam sekolah gratis, pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi syarat, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

“Kami berharap tidak ada penurunan terhadap program-program wajib yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program-program tersebut tetap menjadi prioritas pemerintah,” tutupnya.

(Sf/Lo)