Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan, bahwa evaluasi tersebut dilakukan secara rutin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Menurutnya, SAKIP merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana indikator kinerja pemerintah daerah sesuai dengan arahan kementerian terkait.

“Sistem akuntansi instansi pemerintah (SAKIP) ini selalu dievaluasi oleh Kementerian PAN-RB. Artinya, laporan kinerja serta indikator ekonomi dari setiap pemerintah daerah harus sejalan dengan pedoman yang ditetapkan kementerian,” ucap Bagus kepada awak media, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, selain Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri juga berperan dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah daerah. Namun, fokus utama KemenPAN-RB adalah pada kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur.

“Ke depan, kami juga menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Di dalamnya ada berbagai program strategis, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan indikator ekonomi. Semua capaian ini nantinya akan dilaporkan dan dievaluasi oleh Kementerian PAN-RB,” jelasnya.

Bagus menyebutkan, sejumlah daerah di Indonesia telah meraih nilai A dalam penilaian SAKIP. Pemkot Balikpapan menargetkan dapat mencapai nilai A2, agar hasil kinerja bisa semakin maksimal.

“Kalau bisa Balikpapan dapat A2, karena ini juga menjadi tolok ukur penilaian bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kota,” akunya.

Dalam proses evaluasi, setiap OPD diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban kinerja yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga penyerapan anggaran. Beberapa OPD yang mendapat penilaian tinggi bahkan diminta untuk memaparkan praktik terbaik mereka sebagai contoh bagi OPD lain.

“Setiap OPD harus mampu menjelaskan apa yang telah dilakukan, serta prioritas program yang akan dijalankan. Ini menjadi bagian penting dalam proses akuntabilitas,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa penerapan SAKIP menjadi acuan nasional dan diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.

“Ini sangat penting dalam tata kelola pemerintahan. SAKIP menjadi tolok ukur bagi KemenPAN-RB dalam menilai kinerja pemerintah daerah,” tutupnya.

(Sf/Rs)