Balikpapan – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dunia.

Selain mempererat hubungan antarnegara, diplomasi yang dilakukan Presiden juga dianggap penting untuk menjaga kepercayaan investor, serta membuka peluang investasi baru bagi Indonesia.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, saat menjadi narasumber dalam sebuah podcast bersama Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) yang membahas berbagai perspektif terkait kunjungan Presiden ke Prancis.

Menurutnya, kunjungan kepala negara ke luar negeri tidak bisa hanya dilihat dari sisi perjalanan diplomatik semata, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan nasional, terutama di bidang ekonomi, investasi dan kerja sama internasional.

“Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Presiden perlu hadir langsung di forum-forum internasional untuk menunjukkan bahwa Indonesia tetap stabil, memiliki prospek ekonomi yang baik dan terbuka terhadap investasi,” ucap Wawali Bagus kepada awak media, Jumat (5/6/2026).

Bagus menjelaskan, kondisi dunia saat ini masih dibayangi berbagai konflik dan ketegangan geopolitik, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut berdampak terhadap stabilitas energi, perdagangan internasional, serta arus investasi global.

Meski perekonomian Indonesia dinilai masih relatif kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inflasi yang terkendali, tekanan eksternal tetap berpotensi memengaruhi pasar keuangan maupun iklim investasi.

“Karena itu, diplomasi ekonomi menjadi instrumen penting untuk meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menjanjikan,” jelasnya.

Ia mengibaratkan peran Presiden di tingkat nasional tidak jauh berbeda dengan kepala daerah yang harus aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, guna memperjuangkan program pembangunan di daerah.

“Kalau kepala daerah harus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembangunan, maka Presiden juga perlu membangun komunikasi dengan negara-negara lain untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia,” katanya.

Dia menilai salah satu manfaat utama diplomasi Presiden adalah membuka peluang investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan industri nasional.

Menurutnya, Indonesia, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini masih mengandalkan ekspor komoditas mentah seperti batu bara dan kelapa sawit. Padahal, nilai ekonomi yang lebih besar dapat diperoleh jika komoditas tersebut diolah menjadi produk bernilai tambah.

“Kami memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi industri pengolahannya masih perlu diperkuat. Investasi dibutuhkan untuk membangun pabrik, kawasan industri, hingga manufaktur yang dapat menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja,” terangnya.

Dirinya menambahkan, program hilirisasi yang menjadi salah satu agenda pemerintah membutuhkan dukungan investasi dalam jumlah besar. Karena itu, upaya Presiden memperkenalkan potensi Indonesia kepada investor global dinilai sangat penting.

“Kami ingin tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, seperti baterai kendaraan listrik dan berbagai produk industri lainnya,” ujarnya.

Dalam pandangan Wawali, Prancis merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Eropa maupun dalam percaturan global. Karena itu, hubungan bilateral dengan Prancis dinilai penting untuk terus diperkuat.

Selain kerja sama ekonomi dan investasi, hubungan kedua negara juga mencakup sektor pertahanan, teknologi, pendidikan, hingga industri penerbangan.

Salah satu bentuk kerja sama yang selama ini menjadi perhatian publik adalah pengadaan pesawat tempur Rafale, sebagai bagian dari program modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia.

“Prancis memiliki posisi strategis di Eropa dan dunia. Komunikasi yang baik dengan negara-negara berpengaruh seperti Prancis penting untuk memperkuat berbagai kerja sama yang saling menguntungkan,” katanya.

Selain agenda ekonomi, Bagus menilai kunjungan Presiden ke berbagai forum internasional juga memiliki dimensi kemanusiaan. Salah satunya adalah upaya Indonesia untuk terus menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi internasional.

“Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap perdamaian dunia. Kehadiran Presiden dalam forum internasional menjadi bagian dari upaya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung perdamaian,” tuturnya.

Menanggapi anggapan kunjungan Presiden ke luar negeri dapat mengganggu jalannya pemerintahan, ditegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia memiliki mekanisme yang memastikan seluruh tugas pemerintahan tetap berjalan.

Sebutnya, terdapat pembagian tugas dan kewenangan yang jelas mulai dari Wakil Presiden, para menteri, gubernur, hingga kepala daerah.

“Dalam sistem pemerintahan modern, setiap tugas sudah terbagi. Pemerintahan tidak bergantung pada satu orang sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Bagus berharap masyarakat dapat melihat diplomasi luar negeri Presiden sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, menarik investasi, memperluas kerja sama internasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi manfaat nyata dari diplomasi yang dilakukan Presiden,” pungkasnya.

(Sf/Lo)