Balikpapan – Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menegaskan buruh memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Hal ini disampaikannya dalam menanggapi peringatan Hari Buruh. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab bersama mulai dari pusat hingga daerah untuk memastikan kebijakan yang adil bagi pekerja dan pengusaha.

“Pemerintah berperan sebagai regulator yang harus mampu menghadirkan aturan berlandaskan asas keadilan bersama, baik untuk pengusaha maupun pekerja,” ucap Bagus saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (1/5/2026).

Ia menjelaskan, pekerja merupakan aset penting bagi perusahaan. Karena itu, keberadaan mereka harus dihargai dan didukung agar dapat berkontribusi maksimal dalam memajukan perusahaan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penetapan Upah Minimum Kota (UMK). Pemerintah daerah dengan fasilitasi pemerintah provinsi dan pusat berupaya menetapkan UMK yang layak, agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulan.

“Setidaknya pekerja bisa memenuhi kebutuhan keluarga baik untuk anak maupun istri tanpa kekurangan,” katanya.

Bagus menambahkan, proses penetapan UMK telah melalui mekanisme dialog antara perwakilan pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah. Hasil yang dicapai merupakan kesepakatan bersama yang diharapkan tidak lagi menjadi polemik, meskipun diakui belum sepenuhnya mencapai tingkat kesejahteraan ideal.

“Memang belum sepenuhnya sejahtera, tetapi sudah mengarah ke sana,” terangnya.

Di tingkat nasional, pemerintah juga telah meluncurkan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, di antaranya kenaikan upah minimum provinsi 2025 sebesar 6,25 persen, subsidi perumahan bagi buruh, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu kepada 15 juta pekerja.

“Selain itu, terdapat insentif pajak penghasilan (PPh 21) yang ditanggung pemerintah bagi 2,2 juta pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta di sektor tertentu,” imbuhnya.

Lanjutnya, program lain meliputi bonus hari raya untuk pengemudi ojek dan transportasi online sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bulanan, program magang nasional bagi 100 ribu peserta, hingga rencana pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

“Pemerintah juga menargetkan penciptaan 600 ribu lapangan kerja baru melalui program hilirisasi industri,” lanjutnya.

Khusus di Balikpapan, Bagus menyebut arah pembangunan ke depan akan difokuskan pada pengembangan hilirisasi industri, tidak hanya bergantung pada sektor pengolahan. Kawasan Kariangau dan sejumlah perusahaan daerah dinilai memiliki potensi untuk mendukung pengembangan manufaktur berbasis hilirisasi.

“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi dan pusat dapat mempercepat realisasi program tersebut dalam satu hingga dua tahun ke depan,” harapnya.

Terkait proyek kilang minyak Pertamina, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar tenaga kerja lokal mendapat prioritas. Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar mampu bersaing di pasar kerja.

“Kami harus bersaing secara sehat dengan meningkatkan skill dan keterampilan. Jangan sampai kalah dengan pendatang. Ke depan ada sekitar 23 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan dan kami berharap warga Balikpapan bisa lebih banyak terserap,” pungkasnya.

(Sf/Lo)