Balikpapan – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Balikpapan beberapa waktu lalu terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Menurut Bagus, efisiensi anggaran bukanlah hal yang negatif. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan yang tepat.

"Presiden telah menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini dilakukan agar tidak ada lagi pengeluaran yang tidak semestinya. Jadi, bukan berarti ada pemotongan anggaran yang merugikan masyarakat," ujar Bagus Susetyo kepada media, Senin (24/2/2025) malam.

Ia juga menegaskan, bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak pada sektor pendidikan. Menteri Keuangan telah memastikan bahwa tidak ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pemotongan dana penelitian, atau pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga pendidik dan karyawan.

"Mahasiswa sebaiknya mencari klarifikasi terlebih dahulu, karena sebenarnya tidak ada pengurangan hak pegawai atau bantuan sosial yang dikurangi. Efisiensi ini hanya berlaku untuk program-program yang manfaatnya kurang dirasakan," jelasnya.

Bagus mengakui bahwa setiap kabupaten/kota akan mengalami penyesuaian anggaran (refocusing). Saat ini, Pemerintah Kota Balikpapan masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hal ini.

Meski ada penyesuaian, ia memastikan bahwa program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud – Bagus Susetyo, seperti BPJS gratis dan seragam sekolah gratis, tetap berjalan.

"Pendidikan dan kesehatan tidak akan mengalami perubahan. Yang terdampak adalah perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial yang dianggap tidak terlalu mendesak," tambahnya.

Terkait 100 hari kerja, Bagus menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada target tersebut, tetapi akan terus bekerja maksimal (gas pol) untuk merealisasikan janji kampanye.

"Kami akan berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan janji-janji yang belum terealisasi bisa segera dijalankan sesuai tahapan yang telah ditetapkan," paparnya.

Kemudian mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bagus menyampaikan bahwa Presiden telah memastikan anggarannya tersedia melalui APBN, sehingga pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengalokasikan dana dari APBD.

"Kalau kewenangan MBG dialihkan ke daerah, kami siap menjalankannya. Namun, karena ini program baru, perlu waktu untuk adaptasi dan penyesuaian sistem," pungkasnya.

(Sf/Rs)