Balikpapan – Wakil Wali Kota (Wawali) Balikpapan, Bagus Susetyo, bersama jajaran pemerintah kota mengunjungi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Selasa (25/3/2025). 

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi di lapangan serta menampung masukan yang belum tersampaikan.

Dalam pertemuan tersebut, Disdikbud memaparkan bahwa sebagian besar SD dan SMP di Balikpapan telah menerapkan metode pembelajaran berbasis teknologi digital, seperti Rujuan Google dan Pijar.

“Tentu kami sangat mengapresiasi langkah ini, mengingat murid-murid sudah cukup familiar dengan penggunaan laptop dalam proses belajar,” ucap Wawali Kota Balikpapan kepada awak media usai kunjungan.

Selain itu, Disdikbud juga memperkenalkan sistem baru dalam penerimaan siswa, yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang sebelumnya bernama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan jumlah sekolah negeri yang tersedia untuk menampung lulusan SD dan SMP,” jelasnya.

Menurut Bagus Susetyo, saat ini 40-50 persen kebutuhan sekolah negeri di Balikpapan harus disediakan oleh pemerintah. Meski keberadaan sekolah swasta membantu menutupi kekurangan, kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta masih menjadi perhatian.

“Oleh karena itu, pentingnya pemberdayaan sekolah swasta agar kualitasnya setara dengan sekolah negeri,” imbuhnya.

Sebagai solusi, Bagus berharap pemerintah kota bisa membangun dua sekolah setiap tahun, ditambah dua sekolah dari bantuan pemerintah provinsi. Dengan demikian, total empat sekolah baru dapat dibangun setiap tahun untuk mengurangi masalah daya tampung siswa.

"Jika setiap sekolah mampu menampung 300 siswa, maka dengan dua sekolah baru setiap tahun, akan ada tambahan daya tampung untuk 600 siswa. Karena jumlah SD sudah mencukupi, maka pembangunan bisa difokuskan pada SMP," akunya.

Namun, kendala utama dalam pembangunan sekolah adalah ketersediaan lahan. Oleh karena itu, Bagus meminta Disdikbud untuk segera berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) agar bisa memaksimalkan pemanfaatan aset pemerintah kota.

Selain masalah sekolah, Balikpapan juga menghadapi kekurangan tenaga pengajar. Ditambah lagi, adanya moratorium penerimaan CPNS, termasuk untuk guru, semakin memperburuk kondisi ini.

"Saya pikir, guru bukan sekadar pegawai biasa. Kalau perlu, kita perjuangkan ke Kementerian Pendidikan agar penerimaan guru tidak terkena moratorium," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, menyambut baik rencana pembangunan dua sekolah baru per tahun. Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan dana dan lahan menjadi kendala utama.

"Kami berharap ada bantuan dana dari pemerintah provinsi agar lebih banyak sekolah baru bisa dibangun. Saat ini, Balikpapan memiliki 138 SD, tetapi hanya 28 SMP, sehingga masih ada kesenjangan dalam daya tampung siswa," ungkap Irfan.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, diharapkan masalah keterbatasan sekolah dan tenaga pengajar di Balikpapan dapat segera teratasi.

(Sf/Rs)