Balikpapan – Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Balikpapan (Uniba), Selasa (13/10/2026). 

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami proses penganggaran keuangan daerah secara langsung.

Bagus mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyambut baik kedatangan mahasiswa yang ingin mempelajari pengelolaan keuangan daerah, khususnya proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurutnya, kegiatan ini merupakan kali pertama Pemkot Balikpapan menerima mahasiswa untuk mengikuti kuliah yang membahas proses penganggaran keuangan daerah.

“Ini merupakan kegiatan pertama kali kami menerima mahasiswa untuk mendengarkan kuliah yang diberikan. Salah satu materinya adalah mengenai proses penganggaran keuangan daerah,” ucap Bagus usai menerima mahasiswa.

Ia berharap, materi tersebut dapat menambah wawasan mahasiswa. Jika selama ini mahasiswa lebih banyak mempelajari akuntansi atau keuangan secara umum, melalui kegiatan ini mereka dapat mengenal lebih jauh proses pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah.

Kata dia, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Balikpapan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. 

“Informasi mengenai APBD dapat diakses masyarakat melalui situs resmi Pemerintah Kota Balikpapan, yakni balikpapan.go.id,” jelasnya.

Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memahami lebih jauh tugas dan tanggung jawab mereka sebagai generasi penerus bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Sehingga mahasiswa juga dapat terlibat dalam pembangunan Kota Balikpapan,” katanya.

Dia menambahkan, keterlibatan masyarakat, termasuk kalangan akademisi, juga diperlukan dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. Menurutnya, Pemkot Balikpapan melibatkan akademisi dari universitas, sekolah tinggi dan institut dalam uji publik terhadap berbagai peraturan.

Keterlibatan tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan, saran dan kritik yang membangun agar kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah dan DPRD tidak dapat bekerja sendiri dalam menentukan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dari berbagai elemen dinilai penting, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan warga Kota Balikpapan,” ungkapnya.

(Sf/Lo)