Samarinda - Musim kemarau di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diprediksi mengalami pergeseran jadwal secara signifikan. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Buyung Dodi, mengungkapkan bahwa musim kering yang lazimnya diperkirakan terjadi pada akhir Juni hingga Agustus, kini diproyeksikan bergeser mulai akhir Juli dan berpotensi memanjang hingga rentang September, Oktober, atau bahkan November.

Meskipun cuaca panas sudah mulai dirasakan di berbagai wilayah, intensitas hujan yang masih sesekali turun dinilai cukup membantu meminimalisasi risiko perluasan area kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

"Alhamdulillah masih ada hujan, sehingga dampaknya terhadap luasan kebakaran relatif lebih sedikit secara umum," ujar Buyung Dodi ditemui di Samarinda, Selasa (21/7/2026).

Meski terbantu kondisi cuaca, BPBD Kaltim menegaskan tetap bersiaga penuh. Berdasarkan laporan harian yang diterima pihak provinsi, titik api (fire spot) masih terus bermunculan di sejumlah kabupaten dan kota. Sebagian besar dari insiden tersebut ditengarai kuat akibat kelalaian manusia. 

"Luasan terbesar kemarin sempat terjadi di Kutai Barat (Kubar), namun dari laporan data terakhir yang masuk ke kami, luasannya sudah berhasil dikendalikan di bawah 5 hektare," jelas Buyung. 

Ia juga memetakan bahwa potensi Karhutla terbesar saat ini terpusat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Barat (Kubar), disusul oleh Kabupaten Berau. Sementara itu, wilayah perkotaan dinilai relatif lebih aman mengingat minimnya hamparan lahan terbuka.

Lebih lanjut, Buyung mengingatkan publik bahwa titik panas (hotspot) yang terdeteksi di satelit tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai titik api Karhutla. Potensi panas dari aktivitas tambang batu bara, lahan terbuka mineral, hingga pantulan dari atap seng kerap terbaca sebagai hotspot. 

Oleh karena itu, tim gabungan di lapangan selalu dikerahkan untuk melakukan validasi langsung guna memastikan status titik panas tersebut.

Sinergi dengan Sektor Swasta dan Konsesi Penanganan Karhutla, ditegaskan Buyung, bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah maupun pusat. 

Peran serta aktif masyarakat dan sektor swasta, khususnya perusahaan pemegang konsesi lahan, sangat krusial. 

Hal tersebut dibuktikan dengan kesiapan pihak swasta pada momen apel siaga Karhutla yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada pekan lalu. 

"Pihak swasta yang memiliki area konsesi terbukti sudah menyiagakan tim relawan internal mereka. Mereka siap menghadapi kondisi manakala terjadi ancaman karhutla di wilayahnya," terangnya.

Terkait kesiapan logistik dan ketersediaan peralatan, Buyung menilai fasilitas pemadaman awal yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota maupun pihak swasta masih mencukupi.

Namun, BPBD menyadari adanya tantangan besar jika eskalasi kebakaran meluas dan area berada di medan dengan akses darat yang sulit dilalui armada pemadam seperti mobil slipon.

Sebagai langkah antisipasi lanjutan, apabila kebakaran hutan berskala tinggi terjadi, BPBD Kaltim akan langsung berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menerapkan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan.

"Intinya kita harus bekerja bersama-sama. Pemerintah, swasta, TNI, dan Polri semuanya bersatu padu dalam penanganan ini, didukung penuh juga oleh pemerintah pusat. Kami di BPBD juga terus mengingatkan kawan-kawan yang bertugas di lapangan untuk selalu mengutamakan prosedur keselamatan saat mengendalikan api. Jangan sampai niat menolong justru berbalik menjadi korban," tutupnya.

(Sf/Rs)