Cari disini...
Seputar Kaltim
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)
Samarinda – Pengerjaan proyek sodetan penanganan banjir di Loa Janan Hilir, Samarinda, dihentikan sementara selama satu hingga dua pekan, menyusul penolakan warga di wilayah perbatasan Samarinda-Kutai Kartanegara (Kukar).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan langkah cooling down dilakukan untuk memberi ruang komunikasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak terkait, karena persoalan yang muncul dinilai lebih berkaitan dengan komunikasi, bukan substansi teknis proyek.
“Untuk sementara, saya menilai masalahnya bukan di masalah substansi, tapi di masalah komunikasi,” ujar Andi Harun saat ditemui, Kamis (24/9/2026).
Andi Harun menjelaskan, proyek sodetan tersebut merupakan bagian dari upaya mengatasi banjir di kawasan Loa Janan Hilir yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat.
Berdasarkan kajian teknis Pemkot Samarinda, kawasan tersebut mengalami backwater atau aliran air yang kembali dari Waduk Barito dan masuk ke saluran yang mengalami bottleneck di sekitar Jalan Poros Samarinda-Balikpapan.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi dasar teknis pembangunan sodetan untuk mengalirkan air dan mengurangi potensi genangan. Pemkot juga telah membebaskan lahan di sekitar jalur sodetan untuk mendukung pekerjaan tersebut.
Menurut Andi Harun, muncul kekhawatiran dari masyarakat bahwa pembangunan sodetan justru akan menyebabkan banjir di wilayah lain.
Ia menilai kekhawatiran tersebut perlu dijawab melalui komunikasi dan penjelasan teknis yang lebih efektif antara pemerintah dengan masyarakat di wilayah Samarinda maupun Kukar.
“Saya sudah memberi arahan kepada Camat, Lurah, dan PU untuk melakukan komunikasi efektif di level pemerintahan di tingkat di bawah pimpinan,” katanya.
Andi Harun juga mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Kukar, Aulia Rahman terkait persoalan tersebut. Ia meminta jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan bersama tokoh masyarakat ikut membangun komunikasi agar penolakan tidak berkembang menjadi polemik antarwilayah.
Untuk pengerjaan fisik, Andi Harun meminta kontraktor melakukan cooling down terlebih dahulu. Ia menyebut kontrak pekerjaan masih berlangsung hingga pertengahan Desember, sehingga waktu tersebut dapat digunakan untuk memperkuat komunikasi dan mencari titik temu.
“Saya pikir untuk sementara kita cooling down dulu. Kalau kita terus melanjutkan dalam kondisi sekarang, ada intensitas komunikasi yang diperlukan dilanjutkan, kurang bijak juga kan,” ungkapnya.
Ia menegaskan penanganan banjir di Loa Janan Hilir tetap menjadi perhatian Pemkot Samarinda. Sebelumnya, rencana penanganan kawasan tersebut disebut pernah disiapkan pemerintah provinsi, namun tidak berlanjut karena persoalan anggaran.
Pemkot Samarinda kemudian mengambil alih penganggaran agar penanganan banjir tetap berjalan. Andi Harun berharap masyarakat Samarinda dan Kukar turut membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia menilai kerja sama kedua daerah perlu diperkuat agar perbedaan wilayah administrasi tidak menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat. “Kita tidak mencari kambing hitamnya, yang kita cari kambing gulingnya,” pungkasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)
Samarinda – Pengerjaan proyek sodetan penanganan banjir di Loa Janan Hilir, Samarinda, dihentikan sementara selama satu hingga dua pekan, menyusul penolakan warga di wilayah perbatasan Samarinda-Kutai Kartanegara (Kukar).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan langkah cooling down dilakukan untuk memberi ruang komunikasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak terkait, karena persoalan yang muncul dinilai lebih berkaitan dengan komunikasi, bukan substansi teknis proyek.
“Untuk sementara, saya menilai masalahnya bukan di masalah substansi, tapi di masalah komunikasi,” ujar Andi Harun saat ditemui, Kamis (24/9/2026).
Andi Harun menjelaskan, proyek sodetan tersebut merupakan bagian dari upaya mengatasi banjir di kawasan Loa Janan Hilir yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat.
Berdasarkan kajian teknis Pemkot Samarinda, kawasan tersebut mengalami backwater atau aliran air yang kembali dari Waduk Barito dan masuk ke saluran yang mengalami bottleneck di sekitar Jalan Poros Samarinda-Balikpapan.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi dasar teknis pembangunan sodetan untuk mengalirkan air dan mengurangi potensi genangan. Pemkot juga telah membebaskan lahan di sekitar jalur sodetan untuk mendukung pekerjaan tersebut.
Menurut Andi Harun, muncul kekhawatiran dari masyarakat bahwa pembangunan sodetan justru akan menyebabkan banjir di wilayah lain.
Ia menilai kekhawatiran tersebut perlu dijawab melalui komunikasi dan penjelasan teknis yang lebih efektif antara pemerintah dengan masyarakat di wilayah Samarinda maupun Kukar.
“Saya sudah memberi arahan kepada Camat, Lurah, dan PU untuk melakukan komunikasi efektif di level pemerintahan di tingkat di bawah pimpinan,” katanya.
Andi Harun juga mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Kukar, Aulia Rahman terkait persoalan tersebut. Ia meminta jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan bersama tokoh masyarakat ikut membangun komunikasi agar penolakan tidak berkembang menjadi polemik antarwilayah.
Untuk pengerjaan fisik, Andi Harun meminta kontraktor melakukan cooling down terlebih dahulu. Ia menyebut kontrak pekerjaan masih berlangsung hingga pertengahan Desember, sehingga waktu tersebut dapat digunakan untuk memperkuat komunikasi dan mencari titik temu.
“Saya pikir untuk sementara kita cooling down dulu. Kalau kita terus melanjutkan dalam kondisi sekarang, ada intensitas komunikasi yang diperlukan dilanjutkan, kurang bijak juga kan,” ungkapnya.
Ia menegaskan penanganan banjir di Loa Janan Hilir tetap menjadi perhatian Pemkot Samarinda. Sebelumnya, rencana penanganan kawasan tersebut disebut pernah disiapkan pemerintah provinsi, namun tidak berlanjut karena persoalan anggaran.
Pemkot Samarinda kemudian mengambil alih penganggaran agar penanganan banjir tetap berjalan. Andi Harun berharap masyarakat Samarinda dan Kukar turut membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia menilai kerja sama kedua daerah perlu diperkuat agar perbedaan wilayah administrasi tidak menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat. “Kita tidak mencari kambing hitamnya, yang kita cari kambing gulingnya,” pungkasnya.
(Sf/Lo)