Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya pemenuhan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. 

Berkat dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, Kutim telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC). Namun di balik capaian tersebut, tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait ketepatan sasaran penerima bantuan.

“PBI ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Yang seharusnya menerima adalah warga dari desil 1 sampai 5, dengan penghasilan di bawah Rp1,2 juta per bulan,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata Hadi Sujito.

Ia mengungkapkan bahwa banyak warga dari kelompok ekonomi menengah ke atas, yang secara data tidak masuk kategori miskin, tetapi tetap mendaftar sebagai peserta PBI.

“Kenyataannya di lapangan sekarang, masyarakat yang ekonominya sebenarnya sudah cukup juga masih terus ikut-ikut mendaftar bantuan itu, ingin ikut bantuan PBI,” ungkapnya.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran,  Ernata menjelaskan saat ini sistem PBI sudah terhubung langsung dengan data kependudukan dan ketenagakeraan. Artinya, jika terdapat anggota keluarga yang telah bekerja dan berpenghasilan tetap, maka sistem akan otomatis menghapus status PBI keluarga tersebut.

“Kalau anaknya kerja di perusahaan, data gajinya terdeteksi. Maka secara otomatis status bantuan akan dicabut oleh sistem, Jadi sistem aplikasi sudah  tersetting,” jelas Ernata.

Meski begitu, Dinsos tidak bisa sepenuhnya mencegah warga yang datang langsung dan menyatakan tidak mampu, meskipun kenyataannya mampu.

Dinsos Kutim mencatat, setiap bulan mengusulkan sekitar 1.000 nama baru sebagai peserta PBI, namun yang mendaftar 1.600. Hal ini menjadi tantangan tersendiri.

“Barusan saja tadi pagi saya tandatangani pengusulan sebanyak 1.600 orang. Itu yang baru saja masuk hari ini. Tapi nanti sistem yang menyisir, mana yang layak dan mana yang tereliminasi otomatis,” kata Ernata.

lebih lanjut, Ia menjelaskan Program PBI Kutim dibiayai oleh tiga sumber utama, yakni dari APBN (pusat), APBD provinsi, dan APBD Kabupaten Kutim. 

“Kalau semua dibebankan ke APBD Kutim saja, berat. Makanya ada sharing anggaran dari pusat dan provinsi,” terangnya.

Ernata berharap ke depan kesadaran masyarakat meningkat, sehingga program ini benar-benar tepat sasaran dan hanya diterima oleh mereka yang memang membutuhkan.

“Kalau masyarakat jujur, kami optimis program ini bisa berjalan baik. Manipulasi data itu justru merugikan pemerintah karena  tidak bisa benar-benar memberantas kemiskinan. Masyarakat juga bisa dinilai buruk dari luar. Jadi, rugi semuanya,” pungkasnya.

(Sf/Rs)