Samarinda – Belakangan ini Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram (kg) kembali menjadi sorotan. Sebab, di beberapa wilayah tabung berwarna hijau ini sempat mengalami kelangkaan dengan harga yang relatif naik. 

Salah seorang pemilik kos di Kelurahan Temindung Permai yang tak ingin disebut namanya mengaku cukup kesulitan mencari gas 3 kg itu. 

Ia mengatakan bahwa tak setiap hari di pangkalan ataupun toko-toko tersedia. Sehingga ia harus menghubungi agen atau pangkalan, kapan gas LPG itu datang.  

Kemudian, dengan harga yang tak menentu dan relatif tinggi, ia tak lagi mampu membantu menyuplai gas untuk anak-anak penghuni kos. 

"Biasanya saya yang belikan, tapi karna harga gas tidak menentu saya minta mereka untuk patungan, karna saya juga pakai bright gas seminggu bisa dua kali beli," ungkapnya. 

Untuk pembelian gas LPG 3 kg itu, ia mengatakan harganya bisa sampai Rp40 atau Rp50 ribu. 

Meskipun kuota LPG 3 kg telah ditetapkan, sejumlah pangkalan di Samarinda masih mengalami antrean. Wali Kota Samarinda, Andi Harun pun mengakui adanya sedikit dampak dari kelangkaan ini, namun ia menegaskan bahwa kondisi di kota ini tidak separah daerah lain.  

"Kita bersyukur karena sebelumnya sudah memiliki inovasi melalui penerapan Kartu Tepat Sasaran. Kini program ini diperluas untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). LPG 3 kg adalah barang subsidi, sehingga tidak boleh dijual lebih dari Rp20.000. Jika ada harga yang melebihi itu, maka sudah menyalahi tujuan dan substansi subsidi," tegas Andi Harun, Selasa (12/2/2025).  

Ia juga telah menginstruksikan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda untuk melanjutkan program Kartu Tepat Sasaran yang dinilai relatif berhasil. Ia mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam sistem ini, tetapi menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat guna memastikan distribusi yang tepat.  

Menurutnya, Samarinda sebagai kota penghubung haruslah berhati-hati. Warga dari wilayah Tenggarong, Bontang, dan Balikpapan hingga Kutai Barat bisa saja membeli LPG di kota ini, dan hal seperti ini tidak bisa sepenuhnya terkontrol di lapangan. 

"Memang ada antrean di beberapa titik, tetapi tidak seheboh daerah lain. Kita harus ekstra hati-hati karena Samarinda adalah daerah penghubung," katanya.  

Andi Harun berharap ada sinergi lebih kuat antara Hiswana Migas, Patra Niaga, serta pemerintah daerah agar distribusi LPG bisa lebih terkontrol. Ia juga menyoroti peran agen, pangkalan, serta SPBG dan SPBU yang menjual LPG dengan izin resmi.  

Meski ada tekanan terhadap pasokan LPG, Andi Harun tetap optimis bahwa dalam satu hingga dua minggu ke depan, kondisi bisa terkendali. Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Samarinda telah melakukan uji coba pasar murah LPG di beberapa lokasi, dan hasilnya cukup positif.  

"Jika harga sudah stabil, kita akan tarik diri dari operasi pasar. Kita tidak ingin terus-menerus menggelar pasar murah karena itu bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Stabilitas harga memang penting, tapi dunia usaha juga harus berjalan dengan transaksi murni," tegasnya.  

(Sf/Rs)