Samarinda - Menjelang peringatan 21 April, fenomena menarik terjadi di tengah masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim). Berbagai aksi penggalangan dana dan donasi sosial marak bermunculan. Lantas, ada apa di balik kekompakan warga Kaltim ini.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Safaranita Nur Effendi, mengungkapkan bahwa fenomena ini bukanlah sekadar gerakan amal biasa. 

Menurutnya, masyarakat tergerak oleh hati nurani setelah melihat berbagai kondisi yang memprihatinkan di daerah mereka sendiri, sekaligus sebagai bentuk respons atas dinamika politik yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat.

"Publik melihat adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan gaya kepemimpinan yang dianggap lebih mementingkan elit. Beberapa polemik seperti renovasi rumah dinas gubernur, penggunaan mobil mewah, hingga kesan tertutup terhadap kritik mahasiswa dan masyarakat, turut memicu empati warga untuk saling membantu melalui aksi donasi," jelas Safaranita dihubungi di Samarinda, Sabtu (19/4/2026).

Safaranita menilai situasi di Kaltim saat ini sangat relevan dengan kritik sosial yang ada dalam buku Reset Indonesia karya Dandhy Dwi Laksono. Buku tersebut menyoroti masalah ketimpangan, lemahnya keberpihakan kepada rakyat, dan praktik kekuasaan yang menjauh dari kepentingan publik.

Lebih jauh, akademisi Unmul ini melihat adanya kesamaan pola antara aksi di Kaltim dengan gerakan protes di daerah lain, seperti di Pati. Keduanya lahir dari rasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak peka.

Ia mencontohkan sebuah ironi yang terjadi tahun lalu di Balikpapan. Sebagai daerah penghasil minyak, warga Balikpapan justru harus berhadapan dengan antrean BBM yang panjang. 

"Sementara di saat bersamaan, muncul sorotan soal pejabat yang bepergian ke Eropa bersama keluarga. Situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan publik tentang keberpihakan dan sensitivitas pemerintah terhadap persoalan masyarakat," tegasnya.

Melihat kondisi ini, Safaranita menyebut ada kejenuhan di tengah warga terhadap pola kepemimpinan yang dinilai kurang pro-rakyat serta menguatnya kesan praktik dinasti politik. Ia mendesak pemerintah untuk lebih terbuka dalam melihat dinamika politik di Kaltim.

"Pemerintah perlu melakukan evaluasi serius, membangun komunikasi yang lebih sehat, dan menunjukkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus dijalankan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat luas," pungkasnya.

(Sf/Rs)