Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun merasa prihatin dengan keadaan di rumah tahanan (rutan) Samarinda, yang telah dihuni tiga kali lebih besar dari jumlah daya tampung semestinya. 

“Kapasitas daya tampung rutan ini sudah sekitar 1400-an, dari yang seharusnya hanya sekitar 400-an,” jelas Andi Harun. 

Pria yang akrab disapa AH itu bilang, di dalam satu ruangan bisa sampai diisi oleh 90 orang. Ia membayangkan betapa sesaknya kondisi di dalam ruangan yang tak seberapa luas itu, diisi oleh puluhan orang. 

Meski belum merata, di beberapa ruang masih ada yang dihuni oleh 30 sampai 40 orang. Hanya saja menurut AH, jika ditilik dari sisi kesehatan, pastinya tak masuk dalam kategori itu. 

Sirkulasi udara terbatas, tempat yang sempit hingga berdesakan. Kedua hal itu tentu dari sisi medis sudah tidak memenuhi standar hunian yang penuhi syarat sehat. 

“Kami itu punya tanah di samping lembaga pemasyarakatan (lapas) narkoba hampir 10 hektare, kurang lebih ada 9 hektare yang kami siap hibahkan,” katanya.

Dengan lahan itu, AH berencana membangun rutan atau lapas percontohan sebagai langkah jangka panjang. Pihaknya telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda untuk menyiapkan konsep pembangunan. 

Orang nomor satu di Samarinda itu ingin, pada lapas percontohan dilengkapi dengan sarana prasarana (sapras) yang memadai. Seperti lengkapnya sapras untuk binaan, pengembangan kewirausahaan, kreativitas, peningkatan kapasitas personil, juga keterampilan bagi warga binaan.

Untuk sikap yang diambil dalam jangka pendek ini, AH itu akan segera membantu bangunan yang masih bisa dijadikan dua lantai. Langkah itu dimaksudkan untuk mengurangi beban atau volume kepadatan setiap ruangan yang ada di rutan. 

“Kami juga siap dan menyatakan kesanggupan untuk membantu rutan Sempaja,” tegasnya.

Terkait dengan anggaran untuk bangun rutan atau lapas percontohan ini, AH bilang bisa jadi menggunakan anggaran melalui perubahan.

“Bisa juga memakai mekanisme kegiatan mendesak, yang dua-duanya memungkinkan di tahun ini,” ujarnya.

Hanya saja dari kedua opsi itu pihaknya akan melakukan kajian, menganalisa berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

(Sf/Rs)