Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa tidak ada celah kecurangan dalam pelaksanaan tes CPNS dan PPPK di Samarinda. Ia memastikan jika ada pejabat yang terbukti terlibat dalam kecurangan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas, termasuk pemecatan.  

"Kalau ada pejabat yang terlibat, langsung dipecat. Namun yang pasti, di Samarinda sangat kecil kemungkinan terjadi kecurangan, bahkan potensinya hampir tidak ada," ujar Andi Harun, Senin (16/12/2024) malam. 

Andi Harun menjelaskan bahwa penentuan kelulusan tes CPNS dan PPPK sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat di bawah Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan wali kota, kepala dinas, ataupun sekretaris daerah tidak memiliki kewenangan apapun dalam menentukan hasil seleksi. 

"Kelulusan CPNS maupun PPPK itu ditentukan oleh pusat. Pemerintah daerah hanya mengusulkan kebutuhan, tetapi kuota dan kelulusan tetap diputuskan pusat," jelasnya.  

Menurutnya proses seleksi saat ini sudah sangat transparan karena dilakukan secara online, mulai pendaftaran hingga pelaksanaan ujian. Meski begitu, ia tetap tak memungkiri apabila ada ditemukannya kecurangan dalam pelaksanaan ujian, seperti penggunaan 'joki'. 

"Kalau ada fakta, misalnya ada yang menggunakan joki, sampaikan pada saya. Sepanjang ada bukti dan itu bukan fitnah, jika pelakunya orang dalam, saya akan berhentikan langsung dari jabatannya," tegasnya.  

Pernyataan ini disampaikannya untuk menepis keraguan publik terkait integritas pelaksanaan tes CPNS dan PPPK di Samarinda. Ia memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat.

(Sf/Rs)