Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dengan tegas membantah tudingan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memiliki tim buzzer yang sengaja dibentuk untuk menyerang pihak-pihak yang melontarkan kritik maupun untuk membangun opini publik tertentu. 

Penegasan ini disampaikan Andi Harun menyusul maraknya isu dan laporan terkait aktivitas sejumlah akun media sosial yang diduga melakukan doxing terhadap individu-individu yang vokal mengkritisi kinerja Pemkot Samarinda belakangan ini.

Dalam keterangannya kepada awak media, Andi Harun menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung merupakan fitnah. 

Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi tidak memiliki akun media sosial aktif, sebagai bentuk komitmen untuk fokus pada pembangunan kota ketimbang pencitraan diri.

"Sangat terbuka, ada bahkan yang nuduh-nuduh pemkot punya buzzer, saya saja ga punya media sosial," ujar Andi Harun.

Ia menjelaskan, dalam tata pemerintahan dan pembangunan, citra diri pemimpin yang melebihi pencapaian pembangunan justru berbahaya.

"Kalau citra pemimpin melebihi citra pembangunan itu berbahaya," katanya.

Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa ketidakaktifannya di media sosial merupakan upaya sadar untuk menghindari godaan pencitraan yang berlebihan. 

"Dalam rangka untuk menahan itu, dan tidak tergoda untuk pencitraan-pencitraan itu, ini sekaligus konfirmasi saya dari dulu enggak punya platform Instagram, enggak punya Facebook, pokoknya saya enggak aktif, kecuali disampaikan oleh staf," imbuhnya.

Ia juga menantang pihak-pihak yang menuduh adanya anggaran untuk buzzer di lingkungan Pemkot Samarinda untuk melakukan pengecekan langsung. 

"Periksa saja itu anggaran Kominfo, ada enggak anggaran untuk buzzer, kalau saya ngapain keluarkan dana untuk buzzer-buzzer itu, enggak ada semuanya, kita fokus kerja untuk pembangunan," tegasnya.

Menanggapi kritik yang dialamatkan kepada pemerintahannya, Andi Harun menyatakan bahwa ia dan jajarannya terbuka terhadap masukan dan kritikan yang konstruktif. 

"Kalau bilang ke saya tentang apapun saya tidak peduli, kalau menyangkut tentang pembangunan, itu merupakan tanggung jawab kita bersama, sebagai tanggung jawab pemerintah," tuturnya.

Andi Harun juga menyoroti praktik pemotongan video dan penyebaran informasi yang tidak utuh di media sosial, yang menurutnya dapat memicu kesalahpahaman dan kebencian. 

"Apalagi yang motong video, jangan membelokkan informasi yang benar dibuat salah, mengajak orang lain untuk membenci orang yang dibenci, engga ada faedahnya. Jangan dipotong-potong informasinya," pungkasnya. 

(Sf/Rs)