Cari disini...
Seputar Kaltim
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) segera menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membahas pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Menurut Andi Harun, rakor tersebut penting dilakukan agar implementasi program ini berjalan maksimal, terutama soal pendanaan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan uji coba program tersebut di tiga tingkatan sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu pada 10 Desember 2024 lalu. Meski begitu, ia mengatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota tetap membutuhkan arahan dari pemerintah provinsi terkait pelaksanaan program tersebut.
Bukan hanya soal teknis seperti pendirian dapur atau mekanisme gotong royong yang dilakukan untuk memasak, tetapi juga soal pendanaan.
Meski program ini telah dialokasikan oleh pemerintah pusat lewat APBN sekitar Rp71 triliun untuk tahap pertama, menurutnya langkah antisipasi perlu dilakukan. Apalagi setiap kabupaten/kota memiliki ruang fiskal yang berbeda-beda. Ada daerah yang mampu mencukupi melalui APBD, tetapi ada juga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi.
“Terlepas dari apakah ada bantuan atau tidak, kami berharap gubernur bisa mengoordinasikan. Hingga hari ini, belum ada rapat koordinasi terkait program besar ini, padahal ini merupakan program dari Presiden,” kata Andi Harun, Rabu (25/12/2024).
Pria yang juga merupakan kader Partai Gerindra itu menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis ini.
Ia juga menyoroti besarnya APBD Kaltim yang mencapai Rp25 triliun, yang menurutnya dapat dimanfaatkan untuk membantu daerah-daerah dengan keterbatasan anggaran.
“Kami tidak ingin terjadi saling menyalahkan karena kurangnya respons atau kesiapan. Samarinda akan mendukung sepenuhnya, tetapi cakupan program ini luas, tidak hanya Samarinda. Kami butuh arahan dan koordinasi langsung dari provinsi,” pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) segera menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membahas pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Menurut Andi Harun, rakor tersebut penting dilakukan agar implementasi program ini berjalan maksimal, terutama soal pendanaan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan uji coba program tersebut di tiga tingkatan sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu pada 10 Desember 2024 lalu. Meski begitu, ia mengatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota tetap membutuhkan arahan dari pemerintah provinsi terkait pelaksanaan program tersebut.
Bukan hanya soal teknis seperti pendirian dapur atau mekanisme gotong royong yang dilakukan untuk memasak, tetapi juga soal pendanaan.
Meski program ini telah dialokasikan oleh pemerintah pusat lewat APBN sekitar Rp71 triliun untuk tahap pertama, menurutnya langkah antisipasi perlu dilakukan. Apalagi setiap kabupaten/kota memiliki ruang fiskal yang berbeda-beda. Ada daerah yang mampu mencukupi melalui APBD, tetapi ada juga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi.
“Terlepas dari apakah ada bantuan atau tidak, kami berharap gubernur bisa mengoordinasikan. Hingga hari ini, belum ada rapat koordinasi terkait program besar ini, padahal ini merupakan program dari Presiden,” kata Andi Harun, Rabu (25/12/2024).
Pria yang juga merupakan kader Partai Gerindra itu menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis ini.
Ia juga menyoroti besarnya APBD Kaltim yang mencapai Rp25 triliun, yang menurutnya dapat dimanfaatkan untuk membantu daerah-daerah dengan keterbatasan anggaran.
“Kami tidak ingin terjadi saling menyalahkan karena kurangnya respons atau kesiapan. Samarinda akan mendukung sepenuhnya, tetapi cakupan program ini luas, tidak hanya Samarinda. Kami butuh arahan dan koordinasi langsung dari provinsi,” pungkasnya.
(Sf/Rs)