Seputar Kaltim

    Wali Kota Samarinda Imbau Calon Kepala Daerah Tak Andalkan Politik Uang di Pilkada

    Penulis:Arsensia Serlyani|Redaktur:Rusdianto
    11 Agustus 2026 pukul 09:01 WITA

    Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)

    Samarinda — Wali Kota Samarinda, Andi Harun mendorong calon kepala daerah pada Pilkada mendatang tidak mengandalkan politik uang untuk meraih dukungan pemilih. 

    Ia menyatakan lebih memilih calon yang menawarkan kualitas kepemimpinan, keberlanjutan pembangunan, serta komitmen menjalankan kontestasi politik secara sehat.

    Pernyataan itu disampaikan Andi Harun saat memberikan pandangan mengenai dinamika politik menuju pemilihan kepala daerah mendatang. 

    Ia menilai penggunaan uang sebagai modal utama dalam kontestasi berisiko melahirkan kepemimpinan yang koruptif karena adanya dorongan untuk mengembalikan biaya politik setelah terpilih.

    Menurut Andi Harun, dukungan politik semestinya diberikan kepada calon yang memiliki kualitas dan rekam kerja, bukan semata-mata karena kemampuan finansial.

    "Saya mungkin akan mendukung calon kepala daerah yang benar-benar mengusung tentang kualitas, mengusung tentang keberlanjutan, dan yang ketiga mengusung tentang Pilkada yang sehat," ujar Andi Harun, Sabtu (8/8/2026).

    Ia mengatakan dirinya tidak ingin mengklaim sebagai pihak yang menentukan dukungan politik masyarakat. 

    Namun, sebagai kepala daerah yang nantinya akan mengakhiri masa jabatan pada 2030, ia ingin mendorong kualitas demokrasi di Samarinda agar terus meningkat.

    Andi Harun juga menyoroti risiko politik uang terhadap tata kelola pemerintahan. Menurutnya, calon yang mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan pemilihan tidak dapat dijamin akan terbebas dari kepentingan mengembalikan modal ketika sudah memegang kekuasaan.

    "Kalau di Pilkada yang akan datang, saya bertekad saya mungkin akan mendukung calon kepala daerah yang benar-benar mengusung tentang kualitas, mengusung tentang keberlanjutan," ungkapnya.

    Ia menilai praktik politik uang dapat menjadi pintu masuk bagi perilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang. 

    Sebab, biaya politik yang besar berpotensi mendorong kepala daerah terpilih mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama kontestasi.

    Karena itu, Andi Harun berharap calon kepala daerah nantinya berani menyatakan komitmen terbuka kepada masyarakat untuk meninggalkan cara-cara pragmatis dalam memperoleh dukungan.

    Ia juga mengajak masyarakat Samarinda semakin kritis dalam menentukan pilihan politik dengan melihat rekam jejak, kualitas gagasan dan kerja nyata calon, bukan besarnya uang atau fasilitas yang diberikan selama masa politik.

    Menurutnya, kualitas perilaku pemilih di Samarinda sudah semakin baik dan perlu terus dipertahankan. 

    Demokrasi yang sehat, kata dia, tidak cukup hanya dibangun oleh kandidat dan partai politik, tetapi juga membutuhkan pemilih yang tidak mudah dipengaruhi kepentingan transaksional.

    Sikap Andi Harun tersebut juga sejalan dengan pernyataannya dalam berbagai kesempatan sebelumnya yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur, adil dan berkualitas serta kewaspadaan terhadap praktik politik uang. 

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Wali Kota Samarinda Imbau Calon Kepala Daerah Tak Andalkan Politik Uang di Pilkada

    Penulis:Arsensia Serlyani|Redaktur:Rusdianto
    11 Agustus 2026 pukul 09:01 WITA

    Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Arsensia Serlyani/seputarfakta.com)

    Samarinda — Wali Kota Samarinda, Andi Harun mendorong calon kepala daerah pada Pilkada mendatang tidak mengandalkan politik uang untuk meraih dukungan pemilih. 

    Ia menyatakan lebih memilih calon yang menawarkan kualitas kepemimpinan, keberlanjutan pembangunan, serta komitmen menjalankan kontestasi politik secara sehat.

    Pernyataan itu disampaikan Andi Harun saat memberikan pandangan mengenai dinamika politik menuju pemilihan kepala daerah mendatang. 

    Ia menilai penggunaan uang sebagai modal utama dalam kontestasi berisiko melahirkan kepemimpinan yang koruptif karena adanya dorongan untuk mengembalikan biaya politik setelah terpilih.

    Menurut Andi Harun, dukungan politik semestinya diberikan kepada calon yang memiliki kualitas dan rekam kerja, bukan semata-mata karena kemampuan finansial.

    "Saya mungkin akan mendukung calon kepala daerah yang benar-benar mengusung tentang kualitas, mengusung tentang keberlanjutan, dan yang ketiga mengusung tentang Pilkada yang sehat," ujar Andi Harun, Sabtu (8/8/2026).

    Ia mengatakan dirinya tidak ingin mengklaim sebagai pihak yang menentukan dukungan politik masyarakat. 

    Namun, sebagai kepala daerah yang nantinya akan mengakhiri masa jabatan pada 2030, ia ingin mendorong kualitas demokrasi di Samarinda agar terus meningkat.

    Andi Harun juga menyoroti risiko politik uang terhadap tata kelola pemerintahan. Menurutnya, calon yang mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan pemilihan tidak dapat dijamin akan terbebas dari kepentingan mengembalikan modal ketika sudah memegang kekuasaan.

    "Kalau di Pilkada yang akan datang, saya bertekad saya mungkin akan mendukung calon kepala daerah yang benar-benar mengusung tentang kualitas, mengusung tentang keberlanjutan," ungkapnya.

    Ia menilai praktik politik uang dapat menjadi pintu masuk bagi perilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang. 

    Sebab, biaya politik yang besar berpotensi mendorong kepala daerah terpilih mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama kontestasi.

    Karena itu, Andi Harun berharap calon kepala daerah nantinya berani menyatakan komitmen terbuka kepada masyarakat untuk meninggalkan cara-cara pragmatis dalam memperoleh dukungan.

    Ia juga mengajak masyarakat Samarinda semakin kritis dalam menentukan pilihan politik dengan melihat rekam jejak, kualitas gagasan dan kerja nyata calon, bukan besarnya uang atau fasilitas yang diberikan selama masa politik.

    Menurutnya, kualitas perilaku pemilih di Samarinda sudah semakin baik dan perlu terus dipertahankan. 

    Demokrasi yang sehat, kata dia, tidak cukup hanya dibangun oleh kandidat dan partai politik, tetapi juga membutuhkan pemilih yang tidak mudah dipengaruhi kepentingan transaksional.

    Sikap Andi Harun tersebut juga sejalan dengan pernyataannya dalam berbagai kesempatan sebelumnya yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur, adil dan berkualitas serta kewaspadaan terhadap praktik politik uang. 

    (Sf/Rs)