Seputar Kaltim

    Wali Kota Bontang Tekankan Target Kinerja 2026, OPD Diminta Tancap Gas Sejak Awal Tahun

    Penulis:Nuraini|Redaktur:Rusdianto
    21 Januari 2026 pukul 13:40 WITA

    Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2026 sekaligus penyusunan tahapan perencanaan TA 2027 Kota Bontang. (Foto: Prokompim Bontang)

    Bontang - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan pentingnya pencapaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak awal Tahun Anggaran (TA) 2026. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2026 sekaligus penyusunan tahapan perencanaan TA 2027 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (20/1/2026).

    Dalam arahannya, Neni menekankan bahwa tahun 2026 harus diawali dengan kesiapan kerja yang matang, baik dari sisi administrasi, perencanaan, maupun pelaksanaan program. Seluruh OPD diminta segera menyelesaikan proses administrasi dan lelang sejak awal tahun agar target kinerja dapat tercapai sesuai jadwal.

    Berkaca pada evaluasi tahun 2025, Neni mengapresiasi capaian realisasi fisik yang mencapai 99,9 persen. Sementara itu, realisasi keuangan tercatat sebesar 85,61 persen dan masih dalam proses audit. Capaian tersebut menjadi dasar untuk menetapkan target kerja yang lebih optimal pada 2026.

    Untuk TA 2026, Pemkot Bontang mengelola pagu anggaran sebesar Rp2,098 triliun. Dengan anggaran tersebut, Wali Kota menginstruksikan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.

    “Segera dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Neni.

    Di tengah tantangan fiskal, fokus utama pemerintah daerah pada 2026 diarahkan pada peningkatan kinerja dan disiplin aparatur. Neni menegaskan bahwa target kerja tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari efektivitas program dan dampaknya bagi masyarakat.

    Selain target kinerja, ia juga menyoroti pentingnya penanganan isu sosial secara kolaboratif, khususnya terkait Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Ia mengapresiasi pembentukan “Tim Lima” sebagai tim lintas sektor untuk memastikan penanganan dilakukan secara cepat, humanis, dan berkelanjutan.

    “Saya minta seluruh OPD bekerja maksimal sejak awal, saling berkoordinasi, dan menjaga semangat gotong royong agar setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Neni.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Wali Kota Bontang Tekankan Target Kinerja 2026, OPD Diminta Tancap Gas Sejak Awal Tahun

    Penulis:Nuraini|Redaktur:Rusdianto
    21 Januari 2026 pukul 13:40 WITA

    Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2026 sekaligus penyusunan tahapan perencanaan TA 2027 Kota Bontang. (Foto: Prokompim Bontang)

    Bontang - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan pentingnya pencapaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak awal Tahun Anggaran (TA) 2026. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2026 sekaligus penyusunan tahapan perencanaan TA 2027 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (20/1/2026).

    Dalam arahannya, Neni menekankan bahwa tahun 2026 harus diawali dengan kesiapan kerja yang matang, baik dari sisi administrasi, perencanaan, maupun pelaksanaan program. Seluruh OPD diminta segera menyelesaikan proses administrasi dan lelang sejak awal tahun agar target kinerja dapat tercapai sesuai jadwal.

    Berkaca pada evaluasi tahun 2025, Neni mengapresiasi capaian realisasi fisik yang mencapai 99,9 persen. Sementara itu, realisasi keuangan tercatat sebesar 85,61 persen dan masih dalam proses audit. Capaian tersebut menjadi dasar untuk menetapkan target kerja yang lebih optimal pada 2026.

    Untuk TA 2026, Pemkot Bontang mengelola pagu anggaran sebesar Rp2,098 triliun. Dengan anggaran tersebut, Wali Kota menginstruksikan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.

    “Segera dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Neni.

    Di tengah tantangan fiskal, fokus utama pemerintah daerah pada 2026 diarahkan pada peningkatan kinerja dan disiplin aparatur. Neni menegaskan bahwa target kerja tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari efektivitas program dan dampaknya bagi masyarakat.

    Selain target kinerja, ia juga menyoroti pentingnya penanganan isu sosial secara kolaboratif, khususnya terkait Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Ia mengapresiasi pembentukan “Tim Lima” sebagai tim lintas sektor untuk memastikan penanganan dilakukan secara cepat, humanis, dan berkelanjutan.

    “Saya minta seluruh OPD bekerja maksimal sejak awal, saling berkoordinasi, dan menjaga semangat gotong royong agar setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Neni.

    (Sf/Rs)