Balikpapan – Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal Hulu, Selasa (27/5/2025).

Dalam tinjauannya, ia menyampaikan bahwa pengerukan yang sedang dilakukan sudah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi banjir di beberapa wilayah.

Rahmad mengatakan, sejak dilakukan pengerukan bendali di wilayah DAS Ampal, sudah terlihat perkembangan yang baik, seperti di lingkungan RT 1 dan 2, Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara. Sebelumnya, kawasan ini kerap dilanda banjir meskipun hanya terjadi hujan dengan intensitas sedang.

"Alhamdulillah, meskipun pengerukan ini belum maksimal, tapi sudah bisa mengurangi banjir di beberapa titik," ujar Rahmad saat ditemui di lokasi.

Ia berharap pengerjaan bendali ini dapat segera selesai dan berfungsi dengan baik. Menurutnya, ada tiga titik penampungan air utama yang mengalir ke DAS Ampal, yakni dari Waduk Wonorejo, Wika, dan Sumberjo, termasuk aliran dari belakang kantor Dinas Sosial, yang kemudian bermuara ke Hilirnya kawasan Dam MT Haryono Balikpapan.

"Kalau ini berfungsi optimal, insyaallah bisa mengurangi dampak banjir, meskipun nanti tetap ada genangan, mungkin hanya sampai ke permukaan jalan saja saat hujan ekstrem," tambahnya.

Rahmad juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar proyek ini berjalan lancar dan memberi manfaat besar bagi warga Balikpapan.

Saat ini, progres pengerjaan proyek masih berada di angka 14 persen. Namun, efeknya sudah mulai dirasakan di lingkungan sekitar proyek.

“Ke depan, area bendali ini juga direncanakan akan dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau, seperti Waduk Wonorejo dan Telagasari,” terangnya.

Lanjutnya, di kawasan tersebut akan dibangun jalur jogging sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam, rekreasi, dan olahraga bagi warga.

Terkait kendala lahan yang belum dibebaskan, ia menjelaskan, bahwa pemerintah telah menitipkan dana ganti rugi melalui pengadilan (konsinyasi). 

Meski sempat ada upaya penghentian dari pihak ahli waris, persoalan tersebut telah dibahas dan dikoordinasikan dengan pihak pengadilan dan instansi terkait.

“Yang penting, kewajiban pemerintah untuk membayar sudah kami tunaikan. Selanjutnya tinggal penyelesaian dari pihak ahli waris melalui pengadilan,” paparnya.

(Sf/Rs)