Cari disini...
Seputarfakta.com - Maya Sari -
Seputar Kaltim
Berbagai isu yang disampaikan Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Balikpapan mendapat tanggapan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (berkopiah). (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, didampingi Wakil Wali Kota Bagus Susetyo dan jajaran Forkopimda, menemui massa aksi dari Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Balikpapan, Senin (1/9/2025).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan terkait isu nasional maupun persoalan lokal di Kota Balikpapan.
Wali Kota Rahmad menyampaikan apresiasi terhadap para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai sebagai bagian dari proses demokrasi.
"Alhamdulillah aksi berjalan baik. Tuntutan mereka mencakup isu nasional dan lokal yang tentu kami tanggapi secara terbuka," ucap Rahmad saat diwawancarai media.
Terkait isu lokal, Wali Kota memastikan bahwa tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara persoalan banjir, menurutnya, masih dalam tahap penanganan berkelanjutan.
"Penanganan banjir sedang berlangsung. Perbaikan drainase dan pembangunan bozem terus dilakukan, seperti di kawasan Pasar Segar yang telah dikerjakan di lahan seluas lebih dari 9 hektare," jelasnya.
Rahmad menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat.
"Jabatan bukan untuk bersenang-senang, tapi amanah. Sebagai putra daerah, saya punya tanggung jawab moral untuk berkontribusi bagi kota ini," tegasnya.
Menanggapi kelangkaan LPG 3 kilogram, ia menyatakan bahwa distribusi LPG merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Pertamina. Namun, Pemkot tetap aktif berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan di masyarakat.
"Banyak penggunaan LPG yang tidak tepat sasaran. LPG 3 kg itu untuk keluarga miskin. Jika merasa mampu, jangan ambil hak mereka. Dalam agama, itu dosa," terangnya.
Menurutnya, pertambahan penduduk akibat proyek-proyek strategis nasional turut memengaruhi tingginya permintaan LPG di Balikpapan.
Terkait infrastruktur, Rahmad mengklaim bahwa kondisi jalan di Balikpapan telah jauh lebih baik dibanding lima tahun lalu, meski diakuinya pembangunan tidak bisa selesai dalam waktu singkat.
"Tidak akan pernah selesai sepenuhnya karena kota terus berkembang. Tapi selama kami menjabat, kami akan terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
(Sf/Rs)
Tim Editorial
Cari disini...
Seputarfakta.com - Maya Sari -
Seputar Kaltim
Berbagai isu yang disampaikan Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Balikpapan mendapat tanggapan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (berkopiah). (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, didampingi Wakil Wali Kota Bagus Susetyo dan jajaran Forkopimda, menemui massa aksi dari Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Balikpapan, Senin (1/9/2025).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan terkait isu nasional maupun persoalan lokal di Kota Balikpapan.
Wali Kota Rahmad menyampaikan apresiasi terhadap para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai sebagai bagian dari proses demokrasi.
"Alhamdulillah aksi berjalan baik. Tuntutan mereka mencakup isu nasional dan lokal yang tentu kami tanggapi secara terbuka," ucap Rahmad saat diwawancarai media.
Terkait isu lokal, Wali Kota memastikan bahwa tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara persoalan banjir, menurutnya, masih dalam tahap penanganan berkelanjutan.
"Penanganan banjir sedang berlangsung. Perbaikan drainase dan pembangunan bozem terus dilakukan, seperti di kawasan Pasar Segar yang telah dikerjakan di lahan seluas lebih dari 9 hektare," jelasnya.
Rahmad menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat.
"Jabatan bukan untuk bersenang-senang, tapi amanah. Sebagai putra daerah, saya punya tanggung jawab moral untuk berkontribusi bagi kota ini," tegasnya.
Menanggapi kelangkaan LPG 3 kilogram, ia menyatakan bahwa distribusi LPG merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Pertamina. Namun, Pemkot tetap aktif berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan di masyarakat.
"Banyak penggunaan LPG yang tidak tepat sasaran. LPG 3 kg itu untuk keluarga miskin. Jika merasa mampu, jangan ambil hak mereka. Dalam agama, itu dosa," terangnya.
Menurutnya, pertambahan penduduk akibat proyek-proyek strategis nasional turut memengaruhi tingginya permintaan LPG di Balikpapan.
Terkait infrastruktur, Rahmad mengklaim bahwa kondisi jalan di Balikpapan telah jauh lebih baik dibanding lima tahun lalu, meski diakuinya pembangunan tidak bisa selesai dalam waktu singkat.
"Tidak akan pernah selesai sepenuhnya karena kota terus berkembang. Tapi selama kami menjabat, kami akan terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
(Sf/Rs)