Balikpapan - Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menanggapi isu mengenai rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Menurutnya, wacana tersebut belum tertuang secara resmi dan masih bersifat tersirat.

Meski begitu, ia menyebut bahwa pemangkasan tersebut berlaku secara nasional dan tidak hanya menyasar Kota Balikpapan atau Provinsi Kaltim saja.

"Jadi bukan hanya Balikpapan dan Kaltim, tetapi berlaku untuk semua daerah," ucap Rahmad Mas’ud, Jumat (3/10/2025).

Ia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat. Namun, jika pemangkasan tersebut benar terjadi, Pemkot Balikpapan akan mengambil langkah strategis agar program-program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat tidak terganggu.

"Kalau memang betul-betul ada, kami akan ambil langkah agar program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan tetap berjalan. Dua hal ini jauh lebih penting, termasuk juga infrastruktur. Tetapi pendidikan dan kesehatan jangan sampai terganggu," tegasnya.

Rahmad juga menambahkan, dampak dari kebijakan ini baru akan terlihat dalam penyusunan APBD 2026. Ia berharap program strategis tetap dapat berjalan sesuai rencana.

Sebagai strategi menghadapi kemungkinan pemangkasan anggaran, Pemkot Balikpapan akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan proyek yang bersifat seremonial atau masih bisa ditunda.

"Kalau anggarannya untuk pembangunan gedung atau kegiatan seremonial yang bisa ditunda, ya akan kami tunda. Tetapi untuk pelayanan langsung ke masyarakat seperti BPJS Kesehatan, itu tidak boleh terganggu," akunya.

Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama karena langsung berdampak pada masyarakat, sehingga harus dilindungi dari pemotongan anggaran.

(Sf/Rs)