Samarinda - Di tengah kenaikan harga beras yang seharusnya menjadi angin segar bagi petani, realita di lapangan justru berbicara lain. Petani di Kalimantan Timur menghadapi dilema kehidupan  layak karena keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan ongkos produksi yang tinggi, ditambah lagi dengan penurunan produksi yang terjadi.

Di Samarinda, fenomena alih profesi dan komoditi menjadi pilihan yang diambil oleh para petani untuk mengejar kesejahteraan hidup. Taufik, Penyuluh Pertanian Lapangan Kelurahan Harapan Baru, mengungkapkan bahwa degradasi lahan pertanian telah terjadi, di mana sawah yang dulunya subur kini beralih fungsi menjadi lahan untuk komoditas lain atau ditinggalkan begitu saja.

"Di Simpang Pasir, misalnya, banyak petani padi yang beralih komoditi dan profesi karena biaya produksi yang tinggi," kata Taufik. "Hal serupa juga terjadi di Loa Janan Ilir dan Tani Aman, di mana sawah terbengkalai karena biaya sarana yang mahal."

Bantuan pemerintah yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi ini. Menurut Taufik, meskipun ada petani yang menerima bantuan, masih banyak yang tidak mendapatkannya. "Nilai Tukar Petani (NTP) yang rendah dan harga gabah yang tidak stabil membuat petani membutuhkan subsidi dari pemerintah," tegasnya.

Ahmad Syarif, pengamat Ekonomi dan Tata Kota dari UINSI Samarinda, menekankan bahwa petani memerlukan perhatian lebih dari pemerintah, terutama dalam hal subsidi. "Pangan adalah pondasi, dan perlu ada intervensi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan produksi," ujar Syarif.

Syarif juga menambahkan bahwa solusi untuk permasalahan pertanian harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. "Jika masalahnya adalah kekurangan air, maka irigasi harus dibangun. Untuk biaya sarana yang tinggi, pemerintah harus menyediakan subsidi pupuk. Dan jika bantuan yang diberikan tidak merata, harus ada upaya untuk meratakannya," jelas Syarif.

Krisis yang dihadapi petani di Kalimantan Timur ini mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam sektor pertanian Indonesia. Diperlukan langkah konkret dan kebijakan yang tepat agar petani dapat bertahan dan sektor pangan nasional tetap aman.

(Sf/Rs)