Balikpapan - Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle, menagih keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, untuk merealisasikan program desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air baku yang layak konsumsi untuk air baku Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung, sebagai operator penyedia air bersih di kota Balikpapan. 

Sebelumnya, desalinasi air laut menjadi air tawar sedianya sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Namun, karena prosesnya yang panjang, biaya yang dikeluarkan dalam proses ini menjadi tinggi. Akibatnya,  desalinasi dianggap tidak menjadi solusi yang tepat. 

Hal ini, diakui Sabaruddin menjadi kendala, meskipun menurut dia tak seharusnya membuat program ini serta-merta tak lagi dilanjutkan. Musababnya, kondisi air baku di kota berjuluk Beriman kian minim. Padahal, air bersih adalah salah satu hak dasar bagi masyarakat.

"Memang itu perlu dipertimbangkan, karena biayanya terlalu tinggi, sehingga harus ada beberapa fase yang harus dilalui," ucap Sabaruddin saat ditemui di kantor DPRD Balikpapan, Senin (5/8/2024).

Untuk itu, ia mengusulkan agar desalinasi tetap dilakukan, tapi tidak diperuntukkan bagi semua pelanggan Perumdam Tirta Manuntung. Secara rinci, Sabar membeber pembagian distribusi air dilakukan secara cluster. 

"Semisal penggunaan air bersih sekarang ini dapat digunakan oleh masyarakat menengah kebawah, maka untuk desalinasi bisa diperuntukkan kepada perusahaan-perusahaan. Agar peruntukkannya juga sesuai," ungkapnya. 

Sabar bilang, desalinasi terbukti menghasilkan air baku berkualitas sehingga tidak perlu lagi dilakukan penyaringan. Oleh karenanya, ia mendesak Pemkot Balikpapan segera mengeksekusi wacana tersebut. 

"Karena tidak dapat dimungkiri, jika Balikpapan sangat kekurangan air, penduduk juga semakin bertambah," paparnya.

"Jadi jangan slogan saja yang selalu siap, tetapi harus ada bukti," pungkasnya.

(Sf/Rs)