Cari disini...
Seputar Kaltim
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji saat memberikan sambutan dalam acara penganugerahan penghargaan K3. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, mengungkapkan data mengejutkan yang menjadi tantangan utama penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di provinsi kaya industri ini.
Seno Aji 'membongkar' fakta bahwa puluhan ribu perusahaan yang beroperasi di Kaltim saat ini hanya diawasi oleh sekitar 50 tenaga pengawas K3.
Rasio pengawasan yang sangat jomplang ini memicu kekhawatiran serius terhadap potensi tingginya risiko kecelakaan kerja dan rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap standar K3.
Secara tegas, Seno Aji meminta intervensi dan bantuan segera dari Pemerintah Pusat untuk menambah jumlah personel pengawas.
Fakta ini disampaikan langsung oleh Wagub Seno Aji dalam sebuah acara di Plenary Hall GOR Sempaja Samarinda pada Selasa (11/11/2025).
Ia mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengawasan menjadi kendala paling krusial yang dihadapi daerah.
"Memang saat ini kami menghadapi kendala berupa kekurangan tenaga pengawas. Dari sekian puluh ribu perusahaan yang ada, kami hanya memiliki sekitar 50 orang pengawas," kata Seno Aji.
Seno Aji menjelaskan, 50 pengawas tersebut harus dibagi ke sejumlah zona wilayah kerja, yang berarti setiap pengawas harus mengemban tanggung jawab mengawasi ratusan perusahaan.
Kondisi ini membuat fungsi pengawasan, baik pemeriksaan dokumentasi maupun implementasi lapangan, tidak bisa berjalan efektif dan berkala.
Menurut hitungan Pemprov, rasio ideal yang dibutuhkan untuk memastikan pengawasan berjalan optimal adalah satu orang pengawas untuk setiap 50 perusahaan.
Dengan rasio ideal ini, pengawas diharapkan bisa bekerja maraton untuk melakukan pemeriksaan setidaknya sebulan sekali.
"Karena itu, pihak pemerintah provinsi meminta pemerintah pusat untuk menambah jumlah pengawas di Kalimantan. Kami berharap kekurangan ini segera teratasi agar target zero accident bisa dicapai semua perusahaan," imbuhnya.
Di tengah keterbatasan pengawasan dari pemerintah, capaian positif ditunjukkan oleh salah satu perusahaan besar, Pupuk Kaltim.
Vice President (VP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pupuk Kaltim, David Ronaldo Manik, mengapresiasi penghargaan yang diterima perusahaannya terkait capaian zero accident.
Manik menegaskan bahwa keberhasilan mereka mempertahankan lebih dari 70 persen jam kerja tanpa kecelakaan kerja merupakan hasil kerja keras dan komitmen internal.
"Ini merupakan hal yang luar biasa... Pencapaian ini tentu tidak mudah," ujar Manik.
Keberhasilan Pupuk Kaltim membuktikan bahwa zero accident sangat mungkin dicapai, kepatuhan prosedur yang benar, serta penerapan sistem manajemen K3 yang kuat dan konsisten.
Capaian ini menjadi pembanding bagi puluhan ribu perusahaan lain yang saat ini menghadapi minimnya kontrol pengawasan dari pemerintah daerah.
Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan implementasi K3 di setiap perusahaan.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji saat memberikan sambutan dalam acara penganugerahan penghargaan K3. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, mengungkapkan data mengejutkan yang menjadi tantangan utama penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di provinsi kaya industri ini.
Seno Aji 'membongkar' fakta bahwa puluhan ribu perusahaan yang beroperasi di Kaltim saat ini hanya diawasi oleh sekitar 50 tenaga pengawas K3.
Rasio pengawasan yang sangat jomplang ini memicu kekhawatiran serius terhadap potensi tingginya risiko kecelakaan kerja dan rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap standar K3.
Secara tegas, Seno Aji meminta intervensi dan bantuan segera dari Pemerintah Pusat untuk menambah jumlah personel pengawas.
Fakta ini disampaikan langsung oleh Wagub Seno Aji dalam sebuah acara di Plenary Hall GOR Sempaja Samarinda pada Selasa (11/11/2025).
Ia mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengawasan menjadi kendala paling krusial yang dihadapi daerah.
"Memang saat ini kami menghadapi kendala berupa kekurangan tenaga pengawas. Dari sekian puluh ribu perusahaan yang ada, kami hanya memiliki sekitar 50 orang pengawas," kata Seno Aji.
Seno Aji menjelaskan, 50 pengawas tersebut harus dibagi ke sejumlah zona wilayah kerja, yang berarti setiap pengawas harus mengemban tanggung jawab mengawasi ratusan perusahaan.
Kondisi ini membuat fungsi pengawasan, baik pemeriksaan dokumentasi maupun implementasi lapangan, tidak bisa berjalan efektif dan berkala.
Menurut hitungan Pemprov, rasio ideal yang dibutuhkan untuk memastikan pengawasan berjalan optimal adalah satu orang pengawas untuk setiap 50 perusahaan.
Dengan rasio ideal ini, pengawas diharapkan bisa bekerja maraton untuk melakukan pemeriksaan setidaknya sebulan sekali.
"Karena itu, pihak pemerintah provinsi meminta pemerintah pusat untuk menambah jumlah pengawas di Kalimantan. Kami berharap kekurangan ini segera teratasi agar target zero accident bisa dicapai semua perusahaan," imbuhnya.
Di tengah keterbatasan pengawasan dari pemerintah, capaian positif ditunjukkan oleh salah satu perusahaan besar, Pupuk Kaltim.
Vice President (VP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pupuk Kaltim, David Ronaldo Manik, mengapresiasi penghargaan yang diterima perusahaannya terkait capaian zero accident.
Manik menegaskan bahwa keberhasilan mereka mempertahankan lebih dari 70 persen jam kerja tanpa kecelakaan kerja merupakan hasil kerja keras dan komitmen internal.
"Ini merupakan hal yang luar biasa... Pencapaian ini tentu tidak mudah," ujar Manik.
Keberhasilan Pupuk Kaltim membuktikan bahwa zero accident sangat mungkin dicapai, kepatuhan prosedur yang benar, serta penerapan sistem manajemen K3 yang kuat dan konsisten.
Capaian ini menjadi pembanding bagi puluhan ribu perusahaan lain yang saat ini menghadapi minimnya kontrol pengawasan dari pemerintah daerah.
Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan implementasi K3 di setiap perusahaan.
(Sf/Rs)