Seputar Kaltim

    Usulkan 9 Ribu Lebih Formasi CPNS, BKD Kaltim Berencana Perbanyak Tenaga Kesehatan dan Pendidikan

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    18 Maret 2024 pukul 19:08 WITA

    Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur tengah menyusun rincian usulan kebutuhan ASN yang akan diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan memerlukan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

    Sebelumnya rencana ambisius ini telah diumumkan, BKD akan merekrut 9.456 calon Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan yang nyata dari tahun sebelumnya, yang hanya membuka 4.427 posisi.

    "Kami telah mengajukan 261 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 9.195 formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," terang Kepala BKD, Deni Sutrisno di Samarinda, Senin (18/03/2024).

    Meskipun belum dapat mengungkapkan rincian jabatan secara spesifik, Deni menegaskan bahwa informasi lebih lanjut mengenai spesifikasi jenis dan jabatan yang dibutuhkan akan diumumkan dalam waktu dekat. 

    "Prioritas kami adalah untuk mengisi kekurangan di bidang kesehatan, teknis, dan pendidikan. Khususnya, kami membutuhkan dokter spesialis, auditor, pengawas, dan tentu saja, guru," jelasnya.

    Deni juga menyampaikan bahwa proses perekrutan akan dimulai pada bulan April 2024 untuk sekolah kedinasan, diikuti oleh perekrutan CPNS dan PPPK pada bulan berikutnya. Bahkan ia menargetkan untuk tenaga honorer di akhir tahun 2024 ini sudah pada beralih menjadi tenaga PPPK.

    "Kami menargetkan untuk mengakhiri penggunaan tenaga honorer pada Desember 2024, dengan mengonversi mereka menjadi PPPK," imbuhnya.

    Dalam hal ini, BKD Kaltim berkomitmen untuk meneruskan usulan ini ke pemerintah pusat bersama dengan data pendukung yang diperlukan. 

    "Semoga usulan ini akan mendapatkan respon positif dan persetujuan yang diperlukan untuk melanjutkan rencana tersebut," pungkasnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Usulkan 9 Ribu Lebih Formasi CPNS, BKD Kaltim Berencana Perbanyak Tenaga Kesehatan dan Pendidikan

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    18 Maret 2024 pukul 19:08 WITA

    Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur tengah menyusun rincian usulan kebutuhan ASN yang akan diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan memerlukan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

    Sebelumnya rencana ambisius ini telah diumumkan, BKD akan merekrut 9.456 calon Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan yang nyata dari tahun sebelumnya, yang hanya membuka 4.427 posisi.

    "Kami telah mengajukan 261 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 9.195 formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," terang Kepala BKD, Deni Sutrisno di Samarinda, Senin (18/03/2024).

    Meskipun belum dapat mengungkapkan rincian jabatan secara spesifik, Deni menegaskan bahwa informasi lebih lanjut mengenai spesifikasi jenis dan jabatan yang dibutuhkan akan diumumkan dalam waktu dekat. 

    "Prioritas kami adalah untuk mengisi kekurangan di bidang kesehatan, teknis, dan pendidikan. Khususnya, kami membutuhkan dokter spesialis, auditor, pengawas, dan tentu saja, guru," jelasnya.

    Deni juga menyampaikan bahwa proses perekrutan akan dimulai pada bulan April 2024 untuk sekolah kedinasan, diikuti oleh perekrutan CPNS dan PPPK pada bulan berikutnya. Bahkan ia menargetkan untuk tenaga honorer di akhir tahun 2024 ini sudah pada beralih menjadi tenaga PPPK.

    "Kami menargetkan untuk mengakhiri penggunaan tenaga honorer pada Desember 2024, dengan mengonversi mereka menjadi PPPK," imbuhnya.

    Dalam hal ini, BKD Kaltim berkomitmen untuk meneruskan usulan ini ke pemerintah pusat bersama dengan data pendukung yang diperlukan. 

    "Semoga usulan ini akan mendapatkan respon positif dan persetujuan yang diperlukan untuk melanjutkan rencana tersebut," pungkasnya.

    (Sf/Rs)