Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bagian dari dukungan terhadap target nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. 

Target tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) Kutim, Noviari Noor, menyampaikan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah bukanlah hal mudah. Semua stakeholder dan pemangku kepentingan harus bersinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, unsur pimpinan perusahaan, dan semua pemangku kepentingan harus berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi,” ujar Noviari dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga triwulan ketiga tahun ini baru mencapai sekitar 40,6 persen, masih di bawah target 50 persen. Untuk itu, percepatan realisasi anggaran menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kutim.

Selain percepatan realisasi APBD, Pemkab Kutim juga mendorong percepatan realisasi penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), serta percepatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Kesehatan.

Pengendalian harga bahan pokok dan pencegahan ekspor serta impor ilegal juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas ekonomi. Noviari menyebutkan bahwa inflasi di Kutim selama ini cukup terjaga dan relatif stabil.

“Inflasi di Kutim tidak terlalu tinggi maupun rendah, sehingga kami terus menjaga kestabilan harga bahan pokok demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Noviari menambahkan, Kutim sangat bergantung pada sektor tambang dan penggalian. Namun, kini Pemkab berupaya menggali potensi di sektor lain seperti pertanian, perikanan, dan peternakan yang sesuai dengan potensi unggulan di masing-masing kecamatan.

"Potensi di luar sektor tambang dan penggalian harus diangkat dan dikembangkan sesuai potensi di tiap kecamatan,” tambahnya.

Pemkab Kutim juga berkomitmen meningkatkan output industri manufaktur sesuai potensi lokal serta mempermudah proses perizinan usaha. 

“Ini bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat yang ingin membuka usaha dapat lebih mudah berwirausaha secara terintegrasi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terasa secara menyeluruh,” pungkasnya.

(Sf/Rs)