Samarinda - Civitas Akademika Universitas Mulawarman (Unmul) bersama dengan mahasiswa lakukan pernyataan sikap terhadap demokrasi jelang pemilu bertajuk "Lawan Tiran Kekuasaan, Selamatkan Demokrasi" yang bertempat di depan gedung Rektorat Unmul, Rabu (7/2/2024) sore.

Salah seorang anggota koalisi dosen Unmul, Aswin menyampaikan bahwa Civitas Akademika Unmul menginginkan adanya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang benar-benar bersih, jujur, dan adil untuk keberlangsungan demokrasi.

Oleh karena itu, pihaknya menyatakan akan terlibat langsung dalam pengawasan pemilu. Keterlibatan itu dilakukan dengan memberdayakan mahasiswa yang ada untuk turun ke lapangan.

"Mahasiswa kita akan diturunkan untuk mengawasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Yang diturunkan dari Fakultas Hukum ada 62, sedangkan fakultas lain ada yang 100, 50, 25 kita menjangkau yang ada," papar Aswin pada Seputar Fakta, usai agenda pernyataan sikap. 

Dosen Fakultas Pertanian itu juga bilang, jika di hari pelaksanaan terdapat indikasi kecurangan, sebagai langkah antisipasi, ia meminta agar masyarakat dan petugas bersama-sama untuk melihat dan membuktikan kebenarannya.

"Kita juga membekali para mahasiswa dengan ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan aturan pemilu. Kan ada mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jadi kita juga terbantu secara sumber daya manusianya untuk itu," jelasnya. 

Aswin menyampaikan bahwa pihaknya memang ingin pemilu ini berjalan dengan benar-benar bersih, jujur, dan adil supaya pemilu yang akan terselenggara ini dapat terlegitimasi dengan baik.

"Jangan sampai nanti justru membuat masalah di kemudian hari," tutur Aswin.

Ia juga menuturkan bahwa, deklarasi yang dilakukan ini dihadiri oleh seluruh fakultas yang ada di Unmul. Bahkan, Aswin juga berkata bahwa sebelum adanya pernyataan sikap, para dosen telah berkumpul bersama untuk merumuskan deklarasi ini. 

"Semuanya hadir di sini. Meski ada sebagian yang masih mengajar, jadi tidak bisa hadir," terangnya.

Aswin menegaskan bahwa, deklarasi atau pernyataan sikap ini tidak ada sama sekali unsur kepentingan pribadi ataupun politik di dalamnya. Semuanya murni untuk kepentingan demokrasi. Apalagi wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) telah ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara, sehingga harus bisa membuat yang terbaik.

"Pernyataan sikap ini mengatasnamakan Unmul, kita Civitas Akademika Unmul," tegasnya.

Terdapat lima poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap itu, pertama, selamatkan demokrasi dengan menghentikan segala tindakan yang dapat mencederai demokrasi.

Kedua, Presiden tidak boleh memihak di mana disebutkan dengan jelas bahwa Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat, bukan Presiden untuk anak dan keluarganya.

Ketiga, meminta kepada seluruh aparatur negara agar bisa bersikap netral dan tidak memihak. 

Keempat, kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan terakhir adalah, menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya agar terlibat secara masif dalam menjaga demokrasi dari ancaman tiran kekuasaan.

(Sf/Rs)