Sangatta - Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai belum merata. 

Sejumlah pelaku usaha disebut belum terdata dengan baik, sehingga belum seluruhnya bisa mengakses program bantuan dan dukungan pemerintah untuk naik kelas.

Ketua DPRD Kutim Jimmi mengatakan penguatan UMKM diarahkan melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT). Menurutnya RT merupakan pihak yang paling mengetahui potensi ekonomi warganya.

“UMKM sekarang dikoordinasikan lewat RT, karena RT yang tahu potensi usaha masyarakat di lingkungannya,” ujar Jimmi.

Pemerintah daerah telah mengalokasikan dana RT yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Jika sebelumnya dana RT sebesar Rp50 juta, kini meningkat menjadi Rp250 juta per RT dan sebagian anggaran dialokasikan untuk kegiatan UMKM.

“Pengelolaannya melalui musyawarah warga. Masyarakat sendiri yang menentukan jenis usaha atau produk apa yang mau dikembangkan,” tambahnya.

Jimmi berharap skema tersebut dapat menciptakan sinergi antara RT dan masyarakat, sehingga UMKM benar-benar tumbuh dari kebutuhan warga, bukan hanya program dari pemerintah.

Ke depan bantuan UMKM melalui dinas terkait kemungkinan tidak lagi menjadi fokus utama. Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan difokuskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama untuk menekan angka kemiskinan.

“Untuk UMKM kita dorong dari inisiatif masyarakat. Pemerintah sudah menyiapkan dananya lewat RT, sekarang tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkannya,” katanya.

Meski demikian, Jimmi mengakui pengembangan UMKM membutuhkan waktu. Keberhasilan program sangat bergantung pada kreativitas dan keseriusan masyarakat dalam mengelola usahanya.

“Kita perlu waktu untuk melihat perkembangannya ke depan. Pemerintah memfasilitasi, tapi pelaku UMKM juga harus aktif mengembangkan usahanya,” pungkasnya.

(Sf/Lo)