Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengubah cara pandang dalam menyusun anggaran daerah.

Untuk persiapan APBD 2027, pemerintah kini menetapkan standar baru, setiap program harus terbukti memberikan dampak nyata bagi masyarakat sebelum disetujui pembiayaannya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhaimin, mengungkapkan bahwa efisiensi bukan sekadar memotong dana.

Langkah ini justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan birokrasi di tengah kondisi fiskal daerah yang perlu dijaga ketat.

Paradigma lama yang hanya mengukur keberhasilan dari besarnya penyerapan anggaran perlahan mulai ditinggalkan.

Menurut Muhaimin, anggaran tidak lagi dinilai dari seberapa banyak uang yang dihabiskan, melainkan dari manfaat konkrit yang dirasakan publik setelah sebuah program tuntas dilaksanakan.

Bappeda Kaltim dengan tegas mengevaluasi sejumlah pos belanja yang dianggap minim urgensi. Kegiatan seremonial yang berlebihan serta biaya perjalanan dinas menjadi target utama pemangkasan agar ruang fiskal daerah tetap sehat dan dananya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

Meski ada pengetatan yang cukup ketat, kegiatan pembangunan dan pelayanan dasar dipastikan tetap berjalan aman.

Muhaimin menjamin bahwa program-program prioritas pemerintah tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi ini.

Salah satu yang dipastikan aman adalah inisiatif Beasiswa Gratispol. Program ini tetap dijaga keberlangsungannya karena dinilai memiliki rekam jejak manfaat yang langsung menyentuh masyarakat luas dan sangat dibutuhkan warga.

Ke depannya, pemerintah daerah akan bersikap jauh lebih selektif dalam menyaring usulan program. Setiap rencana belanja dalam APBD wajib memiliki tingkat urgensi yang jelas serta sejalan dengan target pembangunan Kaltim, sehingga uang daerah benar-benar dialokasikan secara tepat sasaran.

(Sf/Lo)