Seputar Kaltim

    Tunggu Juknis dari Pusat, DPRD Bakal Gelar RDP Bahas Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Samarinda 

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    02 Januari 2025 pukul 20:20 WITA

    Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie saat ditemui di ruangannya, Kamis (2/1/2025) siang. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie menyatakan pihaknya akan segera berdiskusi lebih lanjut dengan dinas terkait untuk membahas pelaksanaan program makan siang gratis di Samarinda. 

    Program ini meski sudah dilakukan uji coba implementasi pada Desember lalu namun menurutnya masih ada sejumlah aspek yang perlu dimatangkan, termasuk anggaran dan standar pelaksanaannya.

    Ia mengatakan, Pemerintah Kota Samarinda telah mengalokasikan anggaran sebesar 6,5 persen dari APBD untuk program ini di tahun 2025. Namun, finalisasi belum dapat dilakukan karena masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.  

    "Uji coba sebelumnya dijalankan langsung oleh pemerintah pusat melalui TNI. Untuk pelaksanaannya ke depan, kita perlu bahas bagaimana peran pemerintah daerah. Minggu depan, kami akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas hal ini," ujar Novan saat diwawancara di ruangannya, Kamis (2/1/2025) siang. 

    Ia juga menyoroti pentingnya standarisasi bahan penunjang, seperti kotak makanan, yang harus ramah lingkungan agar tidak menambah beban pemerintah dalam pengelolaan limbah. Seperti diketahui, dalam uji coba kemarin, makanan tersebut menggunakan kotak kertas makanan yang mudah terurai.

    "Kami akan memastikan semua yang dilakukan nanti sesuai dengan standar, baik dari segi kesehatan maupun kelayakan produk. Misalnya, produk yang mudah diurai agar tidak menimbulkan masalah baru," tambahnya.  

    Terkait kemungkinan pelibatan pihak ketiga, seperti jasa katering, Novan menilai hal itu tidak menjadi masalah selama tetap diawasi dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. "Selain membantu kelancaran program, ini juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar," ungkapnya.  

    Dalam waktu dekat, Politisi Partai Golkar ini mengatakan Komisi IV DPRD Samarinda akan mengadakan RDP dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan untuk membahas standar pelaksanaan program ini, termasuk apakah anggaran yang ada cukup untuk memenuhi standar kesehatan dan harga pasar.  

    "Karena Rp10 ribu di berbagai daerah tentu tidak sama, apalagi kemarin saat uji coba saja harganya Rp15 ribu, itu nanti yang akan kita bahas," pungkasnya. 

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Tunggu Juknis dari Pusat, DPRD Bakal Gelar RDP Bahas Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Samarinda 

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    02 Januari 2025 pukul 20:20 WITA

    Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie saat ditemui di ruangannya, Kamis (2/1/2025) siang. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie menyatakan pihaknya akan segera berdiskusi lebih lanjut dengan dinas terkait untuk membahas pelaksanaan program makan siang gratis di Samarinda. 

    Program ini meski sudah dilakukan uji coba implementasi pada Desember lalu namun menurutnya masih ada sejumlah aspek yang perlu dimatangkan, termasuk anggaran dan standar pelaksanaannya.

    Ia mengatakan, Pemerintah Kota Samarinda telah mengalokasikan anggaran sebesar 6,5 persen dari APBD untuk program ini di tahun 2025. Namun, finalisasi belum dapat dilakukan karena masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.  

    "Uji coba sebelumnya dijalankan langsung oleh pemerintah pusat melalui TNI. Untuk pelaksanaannya ke depan, kita perlu bahas bagaimana peran pemerintah daerah. Minggu depan, kami akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas hal ini," ujar Novan saat diwawancara di ruangannya, Kamis (2/1/2025) siang. 

    Ia juga menyoroti pentingnya standarisasi bahan penunjang, seperti kotak makanan, yang harus ramah lingkungan agar tidak menambah beban pemerintah dalam pengelolaan limbah. Seperti diketahui, dalam uji coba kemarin, makanan tersebut menggunakan kotak kertas makanan yang mudah terurai.

    "Kami akan memastikan semua yang dilakukan nanti sesuai dengan standar, baik dari segi kesehatan maupun kelayakan produk. Misalnya, produk yang mudah diurai agar tidak menimbulkan masalah baru," tambahnya.  

    Terkait kemungkinan pelibatan pihak ketiga, seperti jasa katering, Novan menilai hal itu tidak menjadi masalah selama tetap diawasi dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. "Selain membantu kelancaran program, ini juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar," ungkapnya.  

    Dalam waktu dekat, Politisi Partai Golkar ini mengatakan Komisi IV DPRD Samarinda akan mengadakan RDP dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan untuk membahas standar pelaksanaan program ini, termasuk apakah anggaran yang ada cukup untuk memenuhi standar kesehatan dan harga pasar.  

    "Karena Rp10 ribu di berbagai daerah tentu tidak sama, apalagi kemarin saat uji coba saja harganya Rp15 ribu, itu nanti yang akan kita bahas," pungkasnya. 

    (Sf/Rs)