Samarinda - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren penyusutan secara berkala.

Berdasarkan rilis survei nasional Poltracking Indonesia yang diselenggarakan pada 14 hingga 20 Agustus 2026, tingkat kepuasan publik saat ini bertengger di angka 55,1 persen.

Angka ini merosot cukup tajam dari titik tertingginya di level 78,1 persen pada Oktober 2025 lalu. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan saat ini berada di angka 63,2 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, membedah bahwa tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli publik menjadi faktor pemicu utama di balik tren penurunan tersebut.

"Harga kebutuhan pokok yang mahal, yakni 44,3 persen, saat ini menjadi beban berat yang harus dipikul oleh masyarakat secara langsung," jelas Hanta saat rilis yang dipantau melalui kanal You Tube.

Temuan ini diperkuat dengan fakta bahwa 62,5 persen responden mengeluhkan pengeluaran rumah tangga yang membengkak dibandingkan tahun lalu.

Ia menegaskan, kondisi daya beli yang merosot tajam ini diperparah oleh kegagalan penyediaan lapangan kerja, di mana 57,3 persen publik menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran.

Rapor merah selanjutnya menyasar langsung pada karut-marutnya implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Hanta mengungkapkan bahwa eksekusi MBG menuai banyak masalah di lapangan, mulai dari rentetan kasus keracunan massal, kualitas makanan yang rendah, hingga skandal korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional.

"Rangkaian polemik tersebut merusak reputasi MBG secara masif," terangnya

Akibatnya, desakan agar program MBG dihentikan mencapai 44,6 persen, mengungguli kelompok yang meminta program ini dilanjutkan di angka 42,1 persen.

Rentetan kekecewaan tersebut bermuara pada desakan perombakan susunan Kabinet Merah Putih. Survei mencatat 51,9 persen publik mendorong Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi dan reshuffle, dengan sektor perekonomian dan hukum sebagai target perombakan utama.

Hanta menilai rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja para menteri ini mengharuskan adanya langkah politik yang radikal dari presiden.

Untuk mengatasi lemahnya eksekusi serta komunikasi pemerintahan yang pasif, ia menyarankan perlunya figur kuat di jajaran menteri.

"Presiden Prabowo memerlukan sosok Menteri Koordinator yang tegas dan responsif, sosok pembantu presiden yang mampu bertindak sebagai penahan benturan isu-isu krusial," tegasnya.

Selain masalah himpitan ekonomi dan kinerja menteri, krisis representasi perpolitikan juga turut mewarnai tahun kedua pemerintahan ini.

Sebanyak 47,2 persen publik merasa tidak lagi terwakilkan oleh partai politik yang ada, sehingga 58,5 persen responden menganggap keberadaan partai oposisi yang kritis sangatlah vital.

Hanta menganalisis bahwa pelemahan checks and balances serta munculnya persepsi disharmoni atau sinyal canggung antara presiden dan wakil presiden turut andil menggerus tingkat kepuasan publik.

Menjawab kekosongan oposisi ini, ia merekomendasikan agar partai seperti PDIP, NasDem, dan PKS dibiarkan berada di luar koalisi untuk menghidupkan kembali fungsi pengawasan yang sehat dan demokratis di parlemen.

(Sf/Rs)