Seputar Kaltim

    Transportasi, Banjir, dan Peradaban Kota Jadi PR Andi Harun di Periode Kedua

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    03 Maret 2025 pukul 13:05 WITA

    Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Kota yang disebut-sebut sebagai Kota Peradaban ini masih menyisakan beberapa bagian yang perlu diperbaiki, mulai dari persolan lingkungan, infrastruktur, dan sosial. 

    Memasuki periode kedua kepemimpinan Andi Harun sebagai Wali Kota Samarinda, berbagai tantangan masih menanti untuk diselesaikan. 

    Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menilai bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun dan Wakilnya, Saefuddin Zuhri, harus tetap fokus pada janji kampanye, utamanya terkait penyediaan transportasi massal berbasis modern. 

    Salah satu kebijakan yang ia soroti adalah larangan bagi pelajar membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Kebijakan itu kata Syaiful, seharusnya diimbangi dengan penyediaan transportasi umum yang memadai.

    "Jika ada kebijakan larangan, seharusnya ada solusi. Pemkot bisa bekerja sama dengan Pemprov Kaltim untuk menyediakan transportasi umum gratis bagi pelajar," ujarnya.

    Menurut Syaiful, keterbatasan anggaran tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak merealisasikan janji politik. Ia menegaskan bahwa kepala daerah dipilih melalui Pilkada justru untuk menyelesaikan permasalahan daerah, bukan untuk mencari alasan.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 lalu sedang gencar-gencarnya melakukan kajian mengenai pengadaan transportasi massal ini. Namun belum ada kejelasan pasti, kapan pengadaan transportasi ini akan terealisasi. 

    “Janji politik itu harga mati tidak alasan untuk tidak ditepati. Pemangkasan anggaran jangan menjadi kambing hitamnya," kata Syaiful. 

    Selain transportasi, program pengendalian banjir di Samarinda juga masih menjadi pekerjaan rumah yang menurut dia belum sepenuhnya optimal. 

    Syaiful menilai, capaian program ini baru sekitar 60 persen, terutama dalam menghadapi banjir akibat air pasang yang menyebabkan meluapnya Sungai Karang Mumus (SKM).

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti aspek pembangunan karakter masyarakat dalam mewujudkan Samarinda sebagai Kota Peradaban. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan, kemacetan kota, serta kurangnya fasilitas edukasi masih menjadi tantangan besar.

    Evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan dinilai penting agar periode kedua kepemimpinan Andi Harun benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Samarinda.

    "Transportasi umum harus tersedia, tidak hanya di jalan protokol tetapi juga di kawasan pinggiran. Untuk mengatasi kemacetan, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup," pungkas Syaiful.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Transportasi, Banjir, dan Peradaban Kota Jadi PR Andi Harun di Periode Kedua

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    03 Maret 2025 pukul 13:05 WITA

    Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Kota yang disebut-sebut sebagai Kota Peradaban ini masih menyisakan beberapa bagian yang perlu diperbaiki, mulai dari persolan lingkungan, infrastruktur, dan sosial. 

    Memasuki periode kedua kepemimpinan Andi Harun sebagai Wali Kota Samarinda, berbagai tantangan masih menanti untuk diselesaikan. 

    Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menilai bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun dan Wakilnya, Saefuddin Zuhri, harus tetap fokus pada janji kampanye, utamanya terkait penyediaan transportasi massal berbasis modern. 

    Salah satu kebijakan yang ia soroti adalah larangan bagi pelajar membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Kebijakan itu kata Syaiful, seharusnya diimbangi dengan penyediaan transportasi umum yang memadai.

    "Jika ada kebijakan larangan, seharusnya ada solusi. Pemkot bisa bekerja sama dengan Pemprov Kaltim untuk menyediakan transportasi umum gratis bagi pelajar," ujarnya.

    Menurut Syaiful, keterbatasan anggaran tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak merealisasikan janji politik. Ia menegaskan bahwa kepala daerah dipilih melalui Pilkada justru untuk menyelesaikan permasalahan daerah, bukan untuk mencari alasan.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 lalu sedang gencar-gencarnya melakukan kajian mengenai pengadaan transportasi massal ini. Namun belum ada kejelasan pasti, kapan pengadaan transportasi ini akan terealisasi. 

    “Janji politik itu harga mati tidak alasan untuk tidak ditepati. Pemangkasan anggaran jangan menjadi kambing hitamnya," kata Syaiful. 

    Selain transportasi, program pengendalian banjir di Samarinda juga masih menjadi pekerjaan rumah yang menurut dia belum sepenuhnya optimal. 

    Syaiful menilai, capaian program ini baru sekitar 60 persen, terutama dalam menghadapi banjir akibat air pasang yang menyebabkan meluapnya Sungai Karang Mumus (SKM).

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti aspek pembangunan karakter masyarakat dalam mewujudkan Samarinda sebagai Kota Peradaban. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan, kemacetan kota, serta kurangnya fasilitas edukasi masih menjadi tantangan besar.

    Evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan dinilai penting agar periode kedua kepemimpinan Andi Harun benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Samarinda.

    "Transportasi umum harus tersedia, tidak hanya di jalan protokol tetapi juga di kawasan pinggiran. Untuk mengatasi kemacetan, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup," pungkas Syaiful.

    (Sf/Rs)