Samarinda - Kasus meninggalnya Mandala yang belakangan viral di media sosial meninggalkan duka sekaligus memunculkan tanda tanya besar mengenai efektivitas jaring pengaman sosial di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Merespons kejadian tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltim menyoroti adanya blind spot atau titik buta pendataan dan mendesak adanya evaluasi kinerja pendataan dari tingkat akar rumput.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa insiden ini menjadi pengingat keras tentang betapa krusialnya keakuratan data warga miskin. 

Menurutnya, birokrasi penyaluran bantuan sosial sangat bergantung pada usulan dari bawah. Jika perangkat di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Kelurahan tidak aktif, pemerintah di tingkat provinsi dan pusat dipastikan akan buta terhadap kondisi warga di lapangan.

"Secara makronya, inilah pentingnya data sehingga bantuan-bantuan yang diberikan itu benar-benar bisa tepat sasaran. Di samping itu, keaktifan dari petugas di kabupaten/kota, terutama di tingkat desa, kelurahan, dan RT sangat dibutuhkan untuk memantau warga di sekitarnya," ungkap Andi.

Andi menjelaskan, karena skema bantuan pemerintah murni berdasarkan usulan dari bawah, warga yang terisolasi atau kurang bersosialisasi rentan terlewat dari radar pendataan.

"Ini mungkin terlepas atau terlewatkan mereka-mereka ini, dan kebetulan dalam kondisi sakit juga, sehingga akhirnya berakibat fatal kepada yang bersangkutan. Apa yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota, itulah bantuan yang kita berikan," tegasnya.

Untuk mencegah agar tragedi serupa tidak terulang, Andi mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk membuang rasa sungkan. 

Ia meminta warga, keluarga, maupun perangkat desa untuk segera melapor jika menemukan tetangga yang berada dalam kondisi darurat secara ekonomi maupun kesehatan.

Dinsos Kaltim sendiri, kata Andi, telah menyiagakan mekanisme khusus untuk menangani laporan-laporan kritis semacam ini.

"Harapannya, keluarga juga jangan sungkan untuk menyampaikan kepada RT dan kelurahan. Kalau informasi itu bisa cepat disampaikan secara aktif dan kita ketahui, Insyaallah ada yang namanya 'Respon Cepat' yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kondisi kedaruratan yang dialami masyarakat," urainya.

Sebagai langkah evaluasi jangka panjang, Dinsos Kaltim saat ini tengah memperkuat kolaborasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan tenaga pendamping di kabupaten/kota untuk merapikan lubang pendataan. 

Proses pembaruan data kini dicanangkan berjalan setiap bulan di tingkat daerah dan di-update per triwulan oleh BPS.

Pemerintah tidak lagi akan menggunakan pendekatan pukul rata, melainkan menggunakan skema By Name By Address (BNBA) dan by targeting. 

Artinya, intervensi pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan akan langsung menyasar nama dan alamat spesifik individu yang terverifikasi membutuhkan.

"Makanya DSN (Data Terpadu) yang dikelola itu akan di-update terus. Pendekatannya nanti by targeting orang-orangnya, yang memang perlu dilakukan intervensi," pungkasnya.

(Sf/Rs)