Tenggarong – Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang ditugaskan mengajar di sekolah dasar (SD) di Kutai Kartanegara (Kukar) masih menunggu kepastian regulasi. 

Pemerintah daerah menyatakan secara keuangan siap membayarkan, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar belum berani mengeksekusi pembayaran sebelum ada dasar aturan yang jelas.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan persoalan tersebut kini kembali dikaji bersama karena pembayaran TPP bagi guru Kemenag harus memiliki landasan hukum yang jelas. 

Hal itu diperlukan untuk menghindari persoalan administrasi maupun temuan di kemudian hari.

“Teman-teman Dinas Pendidikan itu belum berani mengeksekusi atau membayarkan kalau belum ada alas hak atau aturan yang jelas. Pengalaman-pengalaman sebelumnya ini timbulnya masalah karena memang tidak lengkapnya aturan itu,” ujar Andi Faisal, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah potensi tumpang tindih antara TPP yang diberikan pemerintah daerah dengan tunjangan kinerja (Tukin) yang diterima guru dari pemerintah pusat melalui Kemenag.

Ia menyebut kondisi tersebut perlu dikaji agar tidak terjadi pembayaran ganda terhadap komponen tunjangan yang tidak diperbolehkan diterima secara bersamaan.

“Apalagi ketakutan double account dari teman-teman BPK, bahwa ini double account. Ketika sudah dibayarkan Tukin, dapat lagi TPP, kan enggak boleh. Pasti milih salah satu,” ungkapnya.

Andi menegaskan, persoalan tersebut bukan terletak pada kemampuan keuangan pemerintah daerah. Jika secara regulasi pembayaran dinyatakan memungkinkan, pemerintah daerah disebut siap menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ketika secara aturan ini bisa, saya yakin ini akan kita selesaikan. Secara keuangan, pemerintah daerah siap, tapi secara aturan itu yang lagi dikaji oleh teman-teman Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Pembahasan selanjutnya, kata Andi, akan melibatkan sejumlah pihak agar regulasi yang menjadi dasar pembayaran dapat diterjemahkan secara tepat. DPRD berharap pertemuan lanjutan dapat digelar bersama Disdikbud, Inspektorat dan bagian hukum.

“Tadi kita berharap minggu depan itu kita dapat undangan dari teman-teman Dinas Pendidikan. Kita duduk bareng lagi, kita mengaji bersama, ada Inspektorat, terus teman-teman bagian hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, membenarkan pencairan TPP bagi guru Kemenag yang ditugaskan di sekolah di bawah Disdikbud masih menunggu regulasi yang menjadi dasar pembayaran.

“Kalau yang terkait dengan guru Kemenag yang ditugaskan di SD atau di bawah ke Dinas Pendidikan, kita nunggu regulasinya,” kata Pujianto.

Ia menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu membahas persoalan tersebut bersama bagian hukum dan Inspektorat. Pembahasan dilakukan untuk menerjemahkan ketentuan dalam regulasi TPP yang saat ini berlaku di Kukar.

“Kita akan diskusi dulu dengan semua pihak terkait, bagian hukum, kemudian Inspektorat, untuk menerjemahkan regulasi yang ada di Perbup TPP sekarang,” ujarnya.

Pujianto menegaskan, Disdikbud tidak ingin terburu-buru melakukan pembayaran sebelum terdapat regulasi yang benar-benar dapat menjadi dasar dan melindungi pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Di regulasi, kita enggak berani karena regulasi yang bisa menaungi kita harus betul-betul baik dan bisa menaungi kita,” katanya.

Terkait kapan kepastian regulasi tersebut diterbitkan, Pujianto belum dapat memastikan. Menurutnya, pembahasan bersama pihak terkait akan dilakukan terlebih dahulu sebelum langkah selanjutnya ditentukan.

“Kita enggak tahu ya, nanti kita rapat dulu, kita diskusi dulu. Mudah-mudahan nanti kita dorong ke sana,” pungkasnya.

Di sisi lain, Pujianto menyebut pencairan TPP bagi tenaga non-ASN saat ini juga sedang berproses. 

Namun, untuk guru Kemenag yang ditugaskan di sekolah di bawah Disdikbud, kepastian pembayaran masih bergantung pada hasil kajian regulasi yang tengah dilakukan bersama pihak terkait.

(Sf/Rs)