Tenggarong - Puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Senin (19/1/2026).

Aksi demo ini digelar untuk menuntut serta menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang mewakili suara partai politik.

Wacana tersebut dianggap dapat mencederai prinsip demokrasi serta mengurangi hak rakyat menentukan pemimpin daerah secara langsung.

“Kami tegas menolak wacana ini karena dapat mencederai hak politik warga negara,” ujar Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Unikarta, Rangga Bahtiar.

Ia meminta pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat petisi terkait tuntutan serta penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD agar dapat diperjuangkan hingga ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengaku menolak secara tegas terkait wacana perubahan mekanisme Pilkada lewat DPRD karena hanya mewakili suara partai politik, bukan suara rakyat.

Menurutnya, wacana itu dapat menghalangi bibit-bibit unggul yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Kita menolak keras wacana itu karena mencederai hati dan suara rakyat yang seharusnya kepala daerah dipilih secara langsung,” tegas Ahmad Yani.

“Kita akan sampaikan aspirasi ini ke provinsi dan pusat serta harapan kami melalui DPRD RI bahwa tidak ada lagi wacana membuat undang-undang untuk melegalkan Pilkada lewat DPRD,” tandasnya.

(Sf/Rs)