Samarinda - Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menegaskan sikapnya yang menolak keras praktik politik dinasti. 

Hal itu ia sampaikan dalam forum bedah buku "Jejak Edi Damansyah dalam Politik Elektoral" yang digelar Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, pada Selasa (9/9/2025).

Dalam diskusi yang membahas polemik pencalonannya, Edi mengungkapkan bahwa ia sempat didiskualifikasi dari pencalonan bupati, yang berujung pada pemungutan suara ulang (PSU). 

Keputusan ini sempat memicu reaksi keras dari para pendukungnya yang ingin turun ke jalan untuk melakukan protes.

"Saya tegaskan kepada seluruh pendukung, tidak ada kegiatan kita protes atau turun ke jalan. Yang lebih penting kita melakukan konsolidasi untuk menyambut pemungutan suara ulang," ujar Edi.

Edi menambahkan, selama proses PSU, banyak pihak termasuk hasil survei, yang menyarankan agar posisinya digantikan oleh sang istri. Namun, Edi dengan tegas menolak gagasan tersebut.

"Saya belum bisa memutuskan aspirasi itu. Apalagi yang diminta adalah istri saya. Saya tegaskan bahwa saya tidak ingin membangun politik dinasti di Kabupaten Kutai Kartanegara," tegasnya.

Menurut Edi, politik dinasti identik dengan hal-hal yang tidak positif di masyarakat, termasuk korupsi. 

"Saya tidak ingin meninggalkan catatan politik dinasti. Karena saya memahami politik dinasti itu identik dengan hal-hal yang tidak positif di tengah-tengah masyarakat, hal-hal yang terkait bagaimana korupsi itu bisa dibangun dengan politik dinasti," jelasnya.

Oleh karena itu, Edi memutuskan bahwa penggantinya tidak berasal dari lingkungan keluarga, melainkan dari sahabatnya yang selama ini telah banyak membantu. 

"Saya memutuskan pengganti saya bukan dari lingkungan keluarga, tapi dari sahabat saya yang selama ini juga berkiprah bersama-sama saya," ungkapnya.

Sementara itu, Penulis buku "Jejak Edi Damansyah dalam Politik Elektoral", Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro, mengapresiasi keputusan Edi Damansyah. 

Menurut Castro, keputusan Edi untuk menolak politik dinasti merupakan sikap yang penting untuk menjaga demokrasi.

"Sikapnya soal politik dinasti yang saya menurut saya penting untuk disampaikan ke publik," kata Castro.

Ia menjelaskan bahwa dalam berbagai riset akademik, politik dinasti sangat erat kaitannya dengan korupsi. 

"Kalau teman-teman baca misalnya risetnya Asyikurrahman, tesisnya di London School of Academic London School of Economy, dia bilang politik dinasti itu pasti erat kaitannya dengan korupsi," tutur Castro.

Castro menambahkan, tidak adanya check and balances yang efektif dalam politik dinasti membuat praktik korupsi menjadi lebih mudah terjadi. 

"Bagaimana tidak lemah, yang mengawasi juga saudara sendiri, sering memuji lagi," tambahnya.

Selain soal politik dinasti, diskusi juga menyoroti masalah regulasi mengenai periodisasi masa jabatan yang menjadi pemicu diskualifikasi Edi Damansyah. 

Castro menilai, regulasi undang-undang Pilkada dan Pemda masih memiliki celah hukum yang tidak pernah selesai.

"Kalau seandainya 2020 itu pembahasan mengenai salah satu poin yang mengenai perizinan masa jabatan terutama yang berhenti di tengah jalan, saya kira enggak ada peluang yang terjadi kemarin," jelas Castro.

Dia menambahkan, ketidakjelasan aturan ini membuat banyak kasus serupa terjadi di daerah lain, seperti Empat Lawang, Bengkulu Selatan, dan Tasikmalaya. 

"Mereka menafsirkan dan membangun penafsiran di ruang kosong itu kan yang soal pergeseran jabatan," pungkasnya.

(Sf/Rs)