Seputar Kaltim
Komisi VIII DPR RI, Hetifah Syaifuddin dalam acara Ngobrol Pendidikan Islam. (Foto: Padliannor)
Tana Paser - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Syaifuddin, mengingatkan tenaga pendidik di madrasah maupun sekolah umum tidak bersikap diskriminatif terhadap siswa akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Ia menegaskan, ruang pendidikan harus menjaga martabat anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak merasa terpinggirkan.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) bertema “Islam dan Kepedulian Sosial, Mewujudkan Madrasah yang Inklusif dan Berkelanjutan“ di Kabupaten Paser. Menurutnya, indikator keberhasilan madrasah tidak cukup diukur dari fasilitas fisik, melainkan dari sejauh mana sekolah memperlakukan seluruh siswa secara setara.
"Tidak boleh guru-guru mendiskriminasi. Tidak boleh hanya karena perbedaan kondisi orang tuanya," tegas Hetifah, Kamis (19/11/2026).
Ia menambahkan, madrasah inklusif harus mampu memulihkan rasa percaya diri siswa yang kerap merasa kurang akibat situasi keluarga di rumah.
Hetifah juga menyoroti masih banyaknya keluhan mengenai lemahnya pendidikan budi pekerti dan muatan agama di sekolah umum. Ia mengingatkan, tujuan pendidikan sesuai amanat konstitusi tidak boleh berhenti pada kecerdasan akademis semata, melainkan harus melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan memiliki empati sosial.
"Kalau anak-anak kita lulus pintar-pintar tapi tidak berakhlak seperti yang kita harapkan, berarti pendidikan kita masih kurang berhasil," ujarnya.
Selain isu ruang kelas, Hetifah turut mengajak guru untuk peka melaporkan kondisi wali murid yang mengalami kesulitan ekonomi kepada Kementerian Agama maupun Dinas Sosial setempat.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat banyak warga rentan seperti lansia telantar maupun puluhan ribu anak telantar di Kalimantan Timur yang belum tersentuh program pemerintah karena enggan atau sungkan mengajukan bantuan.
Untuk menjembatani celah pendataan itu, Hetifah juga meminta mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah memanfaatkan kemampuan literasi digital mereka guna membantu pemutakhiran data warga miskin di lapangan.
Ajakan serupa turut ia sampaikan kepada jaringan pesantren dan majelis taklim agar tidak hanya berfokus pada aktivitas ibadah ritual, tetapi juga aktif mengkaji dan memetakan persoalan sosial di lingkungannya. Menurutnya, kepedulian kolektif dari lingkungan pendidikan dan keagamaan dibutuhkan agar masyarakat kurang mampu tidak merasa terisolasi.
Dalam forum yang dihadiri perwakilan Dinas Sosial, Kantor Kementerian Agama Paser, serta 63 penerima manfaat program sosial itu, Hetifah juga mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat perlindungan sosial secara berkelanjutan di Kabupaten Paser.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Komisi VIII DPR RI, Hetifah Syaifuddin dalam acara Ngobrol Pendidikan Islam. (Foto: Padliannor)
Tana Paser - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Syaifuddin, mengingatkan tenaga pendidik di madrasah maupun sekolah umum tidak bersikap diskriminatif terhadap siswa akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Ia menegaskan, ruang pendidikan harus menjaga martabat anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak merasa terpinggirkan.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) bertema “Islam dan Kepedulian Sosial, Mewujudkan Madrasah yang Inklusif dan Berkelanjutan“ di Kabupaten Paser. Menurutnya, indikator keberhasilan madrasah tidak cukup diukur dari fasilitas fisik, melainkan dari sejauh mana sekolah memperlakukan seluruh siswa secara setara.
"Tidak boleh guru-guru mendiskriminasi. Tidak boleh hanya karena perbedaan kondisi orang tuanya," tegas Hetifah, Kamis (19/11/2026).
Ia menambahkan, madrasah inklusif harus mampu memulihkan rasa percaya diri siswa yang kerap merasa kurang akibat situasi keluarga di rumah.
Hetifah juga menyoroti masih banyaknya keluhan mengenai lemahnya pendidikan budi pekerti dan muatan agama di sekolah umum. Ia mengingatkan, tujuan pendidikan sesuai amanat konstitusi tidak boleh berhenti pada kecerdasan akademis semata, melainkan harus melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan memiliki empati sosial.
"Kalau anak-anak kita lulus pintar-pintar tapi tidak berakhlak seperti yang kita harapkan, berarti pendidikan kita masih kurang berhasil," ujarnya.
Selain isu ruang kelas, Hetifah turut mengajak guru untuk peka melaporkan kondisi wali murid yang mengalami kesulitan ekonomi kepada Kementerian Agama maupun Dinas Sosial setempat.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat banyak warga rentan seperti lansia telantar maupun puluhan ribu anak telantar di Kalimantan Timur yang belum tersentuh program pemerintah karena enggan atau sungkan mengajukan bantuan.
Untuk menjembatani celah pendataan itu, Hetifah juga meminta mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah memanfaatkan kemampuan literasi digital mereka guna membantu pemutakhiran data warga miskin di lapangan.
Ajakan serupa turut ia sampaikan kepada jaringan pesantren dan majelis taklim agar tidak hanya berfokus pada aktivitas ibadah ritual, tetapi juga aktif mengkaji dan memetakan persoalan sosial di lingkungannya. Menurutnya, kepedulian kolektif dari lingkungan pendidikan dan keagamaan dibutuhkan agar masyarakat kurang mampu tidak merasa terisolasi.
Dalam forum yang dihadiri perwakilan Dinas Sosial, Kantor Kementerian Agama Paser, serta 63 penerima manfaat program sosial itu, Hetifah juga mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat perlindungan sosial secara berkelanjutan di Kabupaten Paser.
(Sf/Lo)