Samarinda – Sejumlah tokoh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dari berbagai latar belakang bertemu dengan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Kota Samarinda, Senin (13/10/2025).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga usulan alternatif pendapatan bagi daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia itu.

Ketua Umum Jaringan Advokasi Garda Aksi Rakyat Kaltim, Mugeni, menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim di tengah situasi fiskal yang menantang.

“Kami mendukung semua kebijakan pemerintah provinsi. Kami dari Ormas (Organisasi Masyarakat) turut sedih dengan adanya pemotongan TKD, tapi tetap harus kita dukung. Namun kami berharap pemerintah pusat tetap memperhatikan Kaltim sebagai penyumbang devisa besar bagi negara,” ujar Mugeni.

Tokoh masyarakat Dayak, Yahya Ubay, menilai perlunya langkah konkret agar daerah memiliki posisi tawar lebih kuat.

“Masukan dana dari pusat berkurang. Ada baiknya kita buat gebrakan, misalnya menahan ponton-ponton batu bara yang lewat sampai ada kejelasan kontribusinya untuk daerah,” ucap Yahya.

Sementara tokoh pemuda yang juga pengusaha, Sapta Wijaya, menyoroti potensi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ada celah APBD yang bisa dioptimalkan, misalnya melalui retribusi ponton batu bara yang melintas di Sungai Mahakam,” beber Sapta.

Tokoh lainnya, Rachmadansyah, menambahkan bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) di sektor pertambangan sebaiknya mulai menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang untuk memperkuat ekonomi daerah.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperjuangkan hak daerah, termasuk mengusulkan status otonomi khusus bagi Kaltim.

“Kaltim sudah menjadi gerbang Ibu Kota Nusantara. Ada empat kesultanan di sini, sumber daya alam melimpah, dan Dana Bagi Hasil (DBH) itu hak kita. Saya sudah sampaikan langsung kepada Pak Prabowo agar Kaltim mendapat perlakuan khusus,” tegas Seno.
Seno juga menyoroti potensi besar Sungai Mahakam yang selama ini belum memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Ia menyebut, berdasarkan data terakhir, produksi batu bara Kaltim mencapai 420 juta ton per tahun, namun sebagian besar manfaatnya belum dirasakan daerah.

“TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) tidak dapat, alur tidak dapat, pengolongan tidak dapat, tapi dampaknya kita (Kaltim) yang tanggung. Ke depan, TUKS harus dikelola daerah. Termasuk jembatan timbang agar kita tahu pasti berapa yang keluar dari Kaltim,” lanjutnya.

Seno menegaskan, mencari sumber pendapatan baru merupakan hal mendesak, terutama setelah DBH dan TKD Kaltim mengalami potongan cukup besar, mencapai 70 persen, jauh di atas rata-rata daerah lain yang hanya sekitar 30 persen.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik. Kaltim sebagai gerbang IKN harus mendapat perlakuan yang sepadan dengan kontribusinya,” tutupnya.

(Sf/Rs)