Balikpapan - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), terkait isu penggunaan anggaran daerah. Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian, Rabu (6/5/2026).

Pendampingan tersebut, menurutnya bertujuan membangun hubungan yang positif antara pemerintah daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati/wali kota, serta DPRD. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara efektif.

“Pendampingan ini untuk membangun hubungan yang positif, sehingga setiap masalah yang muncul bisa diselesaikan dengan baik melalui komunikasi,” ucap Tito kepada awak media.

Terkait pengelolaan anggaran, Tito menjelaskan, Kemendagri juga melakukan proses peninjauan (review) sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan. Proses ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah sebagai bagian dari mekanisme teknis pengawasan.

“Aspek efisiensi anggaran menjadi salah satu perhatian utama dalam proses tersebut, bersama dengan berbagai hal lain yang berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, mengenai dinamika politik di DPRD Kaltim, termasuk adanya tuntutan penggunaan hak angket terhadap pemerintah provinsi, Tito memastikan pihaknya terus memantau perkembangan yang terjadi.

Meski demikian, ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD tetap terjaga dengan baik. “Keharmonisan kedua lembaga tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah,” paparnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya teguran kepada Gubernur Kaltim, Tito tidak memberikan jawaban tegas. Ia menegaskan pendekatan yang diambil Kemendagri lebih mengedepankan komunikasi.

“Kami selalu berusaha membangun komunikasi dengan baik, menyelesaikan masalah seperti menarik benang dari tepung. Benangnya tertarik, persoalannya selesai, tetapi tepungnya tidak berantakan. Itu prinsip utama saya,” pungkasnya.

(Sf/Lo)