Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan yang ada di Daerah Berau. Salah satunya dengan penguatan kerjasama dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Oleh karena itu, Pemkab Berau pun menggelar pertemuan dengan tim forum kemitraan pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Berau, Pertemuan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Tim Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Berau, M Said, di Sekretariat Forum Berau Sehat, Kamis (22/5/2025).

Kepala bagian mutu layanan fasilitas kesehatan BPJS kesehatan cabang Balikpapan, Rosselly E. Yuki, menyampaikan data dari BPJS per Mei 2025 diketahui mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Berau sebanyak 291.314 peserta dengan peserta aktif sebanyak 235.930 dari total jumlah penduduk 299.005. 

"Sementara fasilitas kesehatan kerja sama sebanyak 54. Kemudian untuk tahun 2025 rata-rata pemanfaatan JKN per hari sebanyak 744 dan setahun 271.478," ujar Yuki.

Oleh karena itu, menurutnya dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan ini pun diperlukan tambahan tenaga kesehatan lagi, yaitu dokter umum sebanyak 10 dan dokter gigi 14 yang mana di daerah Berau ini masih kekurangan.

"Ini agar rasio pelayanan kepada peserta JKN aktif dapat dimaksimalkan," tungkasnya.

Sementara itu, Sekda Berau, M Said mengatakan pertemuan ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah koordinasi antar instansi dan memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan saja. Namun, juga memonitoring dan evaluasi atas penyediaan fasilitas kesehatan serta menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan.

"Dari pertemuan kita ketahui bahwa salah satu persoalan yang dihadapi adalah kekurangan tenaga kesehatan," kata Said.

Ia pun mengakui hal itu yang mana jika di bandingkan dari sebaran penduduk maka jumlah dokter umum, dokter gigi dan spesialis masih mengalami kekurangan.

"Kekurangan ini masih jadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," ujarnya.

Terlebih kata dia, setelah keluar peraturan dari Menpan RB yang tidak membolehkan merekrut atau mengangkat tenaga diluar dari ASN, baik CPNS maupun p3k. 

"Saya berharap dalam waktu dekat ini ada solusi yang dapat diambil. Karena memang terus terang saja, kita di benturkan kadang-kadang dengan aturan. Tapi mudah-mudahan lah ada kebijakan lain yang dapat jadi solusi," tandasnya. 

(Sf/Rs)