Penajam - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas upah guru, rencana pembangunan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) hingga fasilitas pendidikan yang rusak, Kamis (4/9/2025).

Kegiatan itu digelar sebagai bentuk respons dan tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan aksi massa di depan kantor Polres dan DPRD PPU pada 2 September 2025 lalu.

Dalam rapat itu, DPRD PPU memanggil sejumlah perangkat daerah, seperti Disdikpora, BKAD, Disnakertrans dan lainnya untuk mendengarkan tuntutan dari mahasiswa agar ditindaklanjuti.

“Ini tindak lanjut atas tuntutan aksi sebelumnya, ada lima poin menyangkut isu daerah yang disampaikan dan beberapa telah disepakati untuk ditindaklanjuti,” ucap Ketua DPRD PPU, Raup Muin.

Rendahnya upah guru swasta yang diduga hanya berkisar Rp300 ribu dan ketidakhadiran infrastruktur UPTD BLK di PPU menjadi topik utama dalam RDP tersebut.

Selain itu, bangunan perpustakaan di SMPN 7 Sotek yang diduga sengaja dibiarkan terbengkalai dan dijadikan gudang penyimpanan oleh pihak sekolah turut dibahas. 

Raup Muin menyatakan pihaknya telah mendorong dinas terkait untuk melakukan peninjauan bersama guna mengidentifikasi permasalahan di lapangan.

Peninjauan ini penting untuk memudahkan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan kegiatan agar program yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan tepat sasaran.

“Kita akan melakukan identifikasi terlebih dahulu untuk disiapkan perencanaannya karena memang tidak semudah itu persoalan ini, kita harus mengikuti regulasi yang berlaku, tidak asal-asalan,” tandasnya.

(Sf/Lo)