Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud merespons berbagai dinamika dan pertanyaan masyarakat terkait pelaksanaan program beasiswa Gratis Pol. 

Ia menilai kendala yang terjadi di lapangan sebagian besar dipicu oleh kesalahan persepsi mengenai kriteria penerima manfaat.

Hal tersebut disampaikan Rudy usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN), menanggapi evaluasi program pendidikan yang tengah berjalan tersebut.

"Karena program ini adalah program yang perdana dan baru, tentu tidak ada yang sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran, serta segera melaksanakan pembenahan di Biro Kesra," ujarnya, Senin (9/2/2026).

Gubernur menegaskan kembali aturan main atau syarat mutlak yang harus dipenuhi pendaftar. Selain syarat administrasi kependudukan (wajib ber-KTP Kaltim atau berdomisili minimal tiga tahun), status akademik pelamar menjadi kunci utama lolos atau tidaknya berkas.

"Wajib dipahami, ini untuk mahasiswa reguler, mulai S1 sampai S3. Bukan untuk yang mengambil kelas extension (ekstensi) ataupun kelas eksekutif," tegasnya.

Menurutnya, poin inilah yang kerap keliru dipahami oleh publik, sehingga menimbulkan anggapan bahwa program tersebut sulit diakses. 

Meski demikian, Rudy memastikan tenaga pengajar atau guru tetap menjadi prioritas utama dalam skema beasiswa ini.

"Guru-guru kita utamakan agar SDM-nya meningkat. Kalau gurunya hebat, kami yakin akan melahirkan dan mencetak generasi muda Kaltim yang lebih hebat lagi," tambahnya.

Rudy juga menyoroti keluhan teknis terkait lambatnya pelayanan akibat minimnya jumlah admin yang menangani ribuan pendaftar.

Ia mengakui keterbatasan personel saat ini dan berjanji akan segera menambah Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Kesra untuk mempercepat proses verifikasi dan pelayanan informasi.

"Pasti nanti teknisnya saya bicara dengan Ibu Kesra. Sistem akan diperbaiki dan SDM (admin) akan ditambah. Kebijakannya adalah bagaimana seluruh masyarakat Kaltim bisa terkover dan mendapatkan pelayanan terbaik," pungkasnya.

(Sf/Lo)