Tanjung Redeb - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memperketat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah yang dinilai memiliki risiko tinggi. Kabupaten Berau, Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi tiga daerah yang mendapat perhatian utama.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan penguatan penanganan dilakukan melalui peningkatan pemantauan titik panas, kesiapan peralatan, serta koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Pemantauan titik api terus kami perketat melalui kerja sama Forkopimda. Ada tiga daerah yang menjadi perhatian utama, yakni Berau, Kutai Barat dan Kutai Kartanegara," ujar Sri Wahyuni pada Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, kesiapan di lapangan menjadi hal penting untuk memastikan setiap kemunculan titik api dapat segera ditangani. Terlebih, kondisi sejumlah kawasan hutan yang sulit dijangkau membutuhkan dukungan peralatan yang sesuai.

Ia pun menyampaikan salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah peralatan pemadam yang mudah dibawa untuk menjangkau kawasan pedalaman. Menhut RI saat kunjungan kerja ke Berau juga memberikan masukan mengenai kebutuhan pompa jinjing yang dapat dibawa langsung oleh petugas maupun masyarakat.

"Pak Menteri memberikan masukan terkait kebutuhan alat yang bisa menjangkau tempat dalam, seperti pompa jinjing yang dapat dipundak," tuturnya.

Dirinya menjelaskan, penanganan Karhutla juga melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan masyarakat perhutanan sosial. Oleh karena itu, ketersediaan peralatan di sekitar kawasan rawan dinilai dapat mempercepat pemadaman awal.

Selain itu, Pemprov Kaltim terus mengedepankan juga upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Imbauan disampaikan dengan melibatkan tokoh masyarakat hingga influencer untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya Karhutla.

"Kami juga minta kepada masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan tidak membuang puntung rokok di kawasan yang berpotensi memicu kebakaran. Dari sekecil kecerobohan yang dilakukan, dampaknya bisa merusak lingkungan. Penanganannya membutuhkan energi dan waktu yang sangat besar," katanya.

Dukungan anggaran juga disiapkan untuk memperkuat penanganan Karhutla. Pemprov Kaltim memanfaatkan skema Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).

Sebagian dana FCPF dialokasikan untuk kegiatan penanganan Karhutla. Sedangkan unit-unit pemadam kebakaran yang disiapkan di seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) turut mendapat dukungan melalui DBH-DR.

"Penanganan kawasan hutan menjadi prioritas utama yang terus kami perhatikan," tandas Sri Wahyuni. 

(Sf/Lo)