Samarinda - Rencana aksi demonstrasi besar-besaran oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim pada 21 April 2026 mendatang langsung mendapat benteng pertahanan dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Timur (Kaltim). 

Di tengah derasnya sorotan terhadap kebijakan Gubernur Rudy Masud, Anggota TGUPP, Sudarno kembali tampil memberikan pembelaan dan peringatan keras kepada calon peserta aksi.

Meski mengklaim Pemerintah Kaltim terbuka terhadap kritik, Sudarno menyoroti tajam adanya desas-desus tuntutan pemakzulan gubernur yang menyertai rencana pergerakan massa tersebut.

Sudarno menyatakan hingga kini memang belum ada arahan khusus dari Gubernur Kaltim, Rudy Masud. Namun, ia memastikan ruang-ruang dialog selalu tersedia bagi masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya.

"Selama kritikannya benar, monggo. Kalau mau lewat saluran lain seperti diskusi dan dialog, juga monggo. Kemarin Kesbangpol juga sudah mengundang pihak-pihak terkait untuk berdialog. Itu adalah salah satu salurannya," ujar Sudarno saat dihubungi di Samarinda.

Meski menjamin pemerintah tidak akan melakukan pembungkaman, Sudarno langsung meninggikan nada ketika menyinggung isu pemakzulan. Ia menilai wacana melengserkan kepala daerah di tengah jalan—mengingat masa jabatan yang baru berjalan satu tahun—adalah tindakan yang menabrak konstitusi.

"Yang jadi masalah itu ketika demo ini diindikasikan untuk memakzulkan atau melengserkan. Itu kudeta namanya. Dalam konstitusi kita, hal seperti itu tidak boleh," tegasnya.

Sebagai sosok yang juga mengklaim dirinya sebagai mantan aktivis dan ketua senat mahasiswa, Sudarno meminta agar elemen mahasiswa yang turun ke jalan nanti tetap menjaga kemurnian gerakan. Ia mewanti-wanti agar idealisme mahasiswa tidak ditunggangi oleh kepentingan inkonstitusional.

"Sebagai mantan mahasiswa, menurut saya demo itu harus murni. Kalau ada kekurangan dari pemerintah di bawah Rudy-Seno, sampaikan saja. Salurannya bebas, bisa lewat demo, dialog atau diskusi," paparnya.

Ia meminta agar para demonstran membawa kritik yang objektif dan berbasis capaian program, seperti evaluasi terkait program andalan Gratispol. Bagi TGUPP, masukan yang substansial akan dijadikan bahan evaluasi, alih-alih sekadar serangan personal kepada kepala daerah.

"Pak Gubernur senang menerima kritik asalkan konstruktif, bukan argumentum ad hominem yang menyerang personal. Kritik itu ibarat vitamin, kita tidak perlu membayar masyarakat untuk memberi tahu kekurangan kita. Tapi, tetap harus fair," pungkasnya.

(Sf/Lo)