Samarinda - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur akhirnya buka suara terkait penghentian sementara operasional salah satu dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda.
Penutupan sementara ini berdampak langsung pada distribusi makanan ke sejumlah sekolah, salah satunya adalah SMAN 2 Samarinda, yang lainnya seperti SMAN 13 Samarinda, SMP Budi Luhur, SMA Budi Luhur yang untuk sementara waktu tidak menerima jatah dari program tersebut.
Salah satu alasan utama di balik penutupan ini adalah karena para penjamah atau juru masak di dapur yang berlokasi di Lempake, Samarinda, tersebut belum mendapatkan pelatihan sanitasi dan higiene yang diwajibkan.
Tenaga Sanitasi Lingkungan Dinas Kesehatan Kaltim, Carla, memberikan penjelasan rinci mengenai keputusan tersebut.
"Jadi begini, kemarin saat pertemuan kita sudah membahas bahwa ada dapur yang penjamahnya belum dilatih. Karena kesibukan Dinkes, pelatihan sempat ditunda. Namun, beberapa hari lalu sudah dilaksanakan pelatihan," ungkap Carla saat dihubungi pada Jum'at (3/10/2025).
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sudah menjadi aturan main sejak awal program digulirkan. Pihaknya selalu menekankan kepada seluruh Satuan Penyelenggara Pangan Grosir (SPPG) bahwa dapur yang pekerjanya belum terlatih harus dihentikan sementara (di-off-kan) demi menjamin keamanan pangan.
"Dari awal, kami selalu menekankan kepada seluruh SPPG, bahwa yang penjamahnya belum dilatih harus di-off-kan sementara," tegasnya.
Carla membeberkan bahwa kasus serupa juga terjadi di Kutai Kartanegara (Kukar), namun dapat diantisipasi lebih cepat.
"Di Samarinda ada satu SPPG yang ditutup sementara, sedangkan di Kukar ada satu juga. Tetapi di Kukar mereka sudah lebih dulu melaksanakan pelatihan sehingga tidak perlu di-off-kan," bebernya.
Selama masa penutupan, Dinkes Kaltim tidak hanya menunggu pelatihan selesai. Tim juga turun langsung untuk memberikan evaluasi dan masukan teknis, termasuk perbaikan tata letak atau layout dapur untuk mencegah potensi kontaminasi silang antar bahan makanan.
Kabar baiknya, setelah para penjamah makanan menyelesaikan pelatihan yang diperlukan, dapur tersebut diharapkan dapat segera beroperasi kembali.
"Untuk Samarinda, setelah pelatihan selesai, seharusnya mulai Senin depan sudah bisa beroperasi kembali," jelasnya.
Lebih lanjut, Carla menjelaskan bahwa proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga sedang dikebut. Namun, sesuai prosedur, setiap dapur wajib melewati tahap pemeriksaan sampel pangan terlebih dahulu sebelum sertifikat bisa diterbitkan.
"Kami sedang koordinasi dengan pihak MBG. Kalau itu berjalan, kita bisa segera terbitkan SLHS. Intinya, anak-anak kita di Kaltim yang mengonsumsi produk ini harus benar-benar terjamin keamanannya," tutupnya.

(Sf/Rs)