Samarinda – Pekerjaan fisik proyek terowongan yang menembuskan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap menunjukkan progres signifikan. Sekretaris Dinas PUPR Kota Samarinda, Neneng Chamelia, mengungkapkan bahwa progres konstruksi saat ini telah mencapai sekitar 98 persen.

Pekerjaan yang tersisa hanya pengecoran di beberapa sisi dan ditargetkan selesai akhir bulan April jika tidak mengalami kendala signifikan. 

“Pekerjaan yang tersisa tinggal pengecoran lining segmen terakhir. Targetnya, semua selesai di akhir April ini,” kata Neneng. 

Setelah konstruksi rampung, proses akan dilanjutkan dengan tahap pengujian akhir sebelum masuk ke proses izin kelayakan dan keselamatan. Menurutnya, pengujian terhadap struktur terowongan juga telah dilakukan secara bertahap. 

Sebagaimana diketahui, terowongan ini dirancang dengan panjang total sekitar 700 meter, terdiri dari terowongan utama sepanjang 400 meter, serta inlet dan outlet masing-masing 13 meter. 

Jalur yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin hingga Jalan Kakap ini direncanakan satu arah dengan dua lajur. Meski begitu, Neneng menyampaikan masih diperlukan analisa lanjutan dari Dinas Perhubungan terkait pola lalu lintas dan jenis kendaraan yang akan diizinkan melintas, termasuk kemungkinan dilalui oleh kendaraan besar.

"Kalau dari PUPR sampai tronton bisa lewat, hanya nanti analisa lalu lintasnya perlu pertemuan lanjutan lagi dengan Dinas Perhubungan," ungkapnya. 

Pada Senin (21/4/2025) lalu juga rombongan DPRD Kota Samarinda bersama dengan Pansus LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2024 turut meninjau proyek besar tersebut. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menanggapi perkembangan ini dengan optimis. Ia menyampaikan bahwa proyek terowongan ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di kawasan Jalan Otto Iskandardinata (gunung manggah) dan sekitarnya.

“PUPR sudah menjelaskan bahwa insyaallah akhir bulan ini selesai. Tapi secara paralel, proses pengajuan izin uji kelayakan dan keselamatan dari KKJTJ juga sedang disiapkan. Nantinya tim dari kementerian akan turun langsung melihat kondisi di lapangan,” kata Deni.

Ia yang juga sebagai Ketua Pansus LKPJ itu menegaskan pentingnya pengawasan dari DPRD agar proyek berjalan sesuai rencana. Ia menyoroti aspek anggaran dan ketepatan waktu pelaksanaan sebagai fokus utama pengawasan.

Ia ingin memastikan anggaran yang dialokasikan sekitar Rp395 miliar itu betul-betul tepat sasaran dan tepat guna untuk proses pembangunan terowongan.  

"Ini bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat dalam mengawasi penggunaan anggaran pembangunan,” tegasnya.

Dengan target konstruksi selesai pada akhir April dan dilanjutkan proses pengajuan izin pada Mei, harapannya masyarakat bisa segera merasakan dampak positif dari kehadiran terowongan ini sebagai solusi jangka panjang kemacetan di kawasan tersebut.

"Mudah-mudahan sesuai dengan perencanaan," pungkasnya. 

(Sf/Rs)